Pengamat pemilu Prof Ramlan Surbakti, menilai ketentuan Pilkada dipilih oleh DPRD itu inkonstitusional. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah proses kemunduran dari demokrasi.

Ketua Panja RUU Pilkada menyebut sejumlah fraksi berubah sikap politiknya. Kini mayoritas fraksi malah mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengatakan ada penghematan biaya yang sangat signifikan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.

Partai-partai anggota koalisi Merah Putih solid mendukung ‎ Pilkada dilaksanakan tak langsung alias melalui DPRD. PDIP memandang aspirasi koalisi merah putih itu menunjukkan rasa takut mereka menghadapi Pilkada langsung.

Pemerintah menegaskan tetap ingin pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung seperti saat ini. Pilkada serentak di tahun 2015 menjadi alasan pemerintah mendukung pemilihan langsung.

Partai anggota koalisi merah putih di DPR solid menyuarakan aspirasi agar Pilkada dilakukan tak langsung melainkan lewat DPRD. Aspirasi ini akan dipertahankan di Panja RUU Pilkada hingga gol di tingkat Rapat Paripurna.

Sejumlah fraksi di DPR berrubah sikap soal RUU Pilkada. Mereka yang tadinya ngotot meminta Pilkada dilakukan secara langsung, kini 'balik badan' menyetujui digelarnya Pilkada melalui DPRD.

DPR yang masa dinasnya berakhir 1 Oktober sedang menggodok RUU Pilkada dengan salah satu opsi perubahannya adalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Fraksi PKS sebelumnya menolak opsi ini, namun kini menyatakan setuju.

Mayoritas partai politik Koalisi Merah Putih dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendukung agar Pilkada dilakukan tak langsung melainkan lewat DPRD.

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada sedang dibahas di Panitia Kerja di DPR. Rencananya, RUU Pilkada akan disahkan lewat Rapat Paripurna DPR September ini.