Kapolri Jenderal Timur Pradopo memastikan dana PT Freeport yang masuk ke Polri dapat dipertanggungjawabkan. Polri bahkan mengundang KPK dan BPK untuk mengaudit dana tersebut.

Setelah melakukan penggeledahan, Kejagung telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem informasi di Ditjen Pajak tahun anggaran 2006.

Tim penyidik Kejagung melakukan penggeledahan rumah pejabat Ditjen Pajak demi mencari alat bukti berupa dokumen untuk menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan sistem informasi di Ditjen Pajak tahun 2006.

Menhan Purnomo Yusgiantoro menggelar diskusi soal Papua dari perspektif keamanan nasional. Menurutnya, ada empat hal yang menjadi penyebab Papua memanas.

Pada 2010, BPK Jabar menemukan 119 kasus kerugian senilai Rp 23 miliar dan 27 kasus potensi kerugian senilai Rp 1,2 triliun. Jika potensi kerugian ini tidak segera diatasi, akan menjadi kerugian negara yang sangat besar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan adanya kerugian negara akibat kurang bayar royalti Freeport ke pemerintah pada 2002-2010 yang mencapai Rp 1,591 triliun.

Multicapital, anak usaha PT Bumi Resources Mineral Tbk milik Bakrie Group menyatakan tidak lagi berminat menjadi mitra Pemda NTB untuk memburu 7% saham Newmont.

Proses pengerjaan e-KTP di sejumlah daerah masih carut marut. Tidak tertutup kemungkinan jika proses tender triliunan rupiah itu akan diaudit secara mendalam oleh BPK.

DPR 'menjegal' keinginan Menkeu Agus Martowardojo membeli 7% saham Newmont. DPR telah mengirim surat ke Presiden SBY, untuk meminta agar jatah saham itu diberikan ke Pemda NTB.

KPK belum akan mengusut aliran dana PT Freeport Indonesia ke kepolisian. KPK masih membutuhkan audit dari BPK ataupun BPKP.