Baleg DPR menggelar rapat pembahasan draf perubahaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Baleg mengundang sejumlah ormas untuk mendapat masukan tentang rencana revisi UU tersebut.

Ambang batas suara untuk masuk parlemen atau parliamentary treshold menjadi pemicu deadlock dalam rapat Badan Legislatif DPR untuk perubahan UU Pemilu. Seperti halnya PDIP, Partai Golkar juga tetap mematok tinggi PT di angka 5-7 persen.

Baleg DPR kini tengah menggodok draf perubahan UU Pemilu. Salah satu pasal krusial adalah parliamantary threshold (PT). PDI Perjuangan bersikukuh, PT yang baik untuk rakyat adalah 5 persen.

Rapat Baleg DPR menyangkut RUU pemilu mengalami deadlock. Fraksi Partai Golkar menggugat kembali kesepakatan Baleg DPR terkait angka parliamentary threshold yang sudah hampir disetujui pada angka 3 persen.

Keberangkatan sejumlah anggota DPR ke Jerman dibenarkan oleh Komisi III DPR. Mereka yang berangkat adalah anggota Komisi III yang tergabung dalam Badan Legislatif (Baleg). Tujuan ke Jerman untuk merevisi 2 pasal UU Mahkamah Konstitusi.

PPI Jerman meminta agar agenda kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri dan hasil-hasilnya dipublikasikan secara luas di media nasional dan tidak ditutup-tutupi.

DPR akhirnya merumuskan kesimpulan dan keputusan terkait 2 kasus yang terjadi di Citibank yakni meninggalnya nasabah Irzen Octa dan pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee. Apa saja?

9 Parpol di DPR rsepakat menaikkan angka parliamentary threshold menjadi 3%. Tetapi mereka juga bersekongkol menggunakan ambang batas suara nasional untuk pemilihan DPRD. Kesepakatan yang merusak akal sehat.

Draft RUUK DIY telah disampaikan DPR pada pertengahan Desembertahun  lalu. Dalam draft, disebut gubernur istimewa. Namun jika Sultan tidak suka, maka Sultan diberi kewenangan untuk mengambil nama atau istilah lain.

DPR akan mengebut pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Diharapkan pemerintah tak banyak protes dan nasib Sultan sebagai Gubernur DIY tak terus terombang-ambing.