Badan Legislasi akan memutuskan lanjut tidaknya pembahasan revisi Undang-Undang KPK pekan depan. Keputusan ini akan diambil saat Panja revisi UU KPK memberi laporan ke Baleg.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin bicara soal dirinya yang disebut menjadi pelopor revisi UU KPK. Aziz menegaskan, dirinya hanya menjalankan aturan.

Seluruh Fraksi di Komisi III DPR kini sudah sepakat untuk menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya revisi UU KPK ini akan resmi ditarik setelah ditetapkan melalui sidang paripurna DPR.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) sudah sepakat menolak revisi UU KPK. Nasib UU KPK kini bukan hanya di pembahasan Baleg, tetapi di tangan pimpinan DPR.

Butuh kesepakatan dari fraksi-fraksi agar pembahasan revisi UU KPK itu tak diteruskan. Seperti halnya PD, PKS dan PKB, PPP dan Gerindra juga sepakat agar pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

Dukungan agar Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan revisi UU KPK juga datang dari PKB. Lebih baik mempertahankan UU KPK yang ada sekarang.

PKS menilai revisi UU KPK tidak tepat dilakukan saat ini. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta agar revisi UU KPK dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Ada dua opsi kelanjutan revisi UU KPK yang saat ini sudah dilimpahkan Komisi III ke Baleg DPR, yaitu dirumuskan ulang atau dihentikan. FPD memilih opsi yang disebut terakhir. Seperti saran Presiden SBY, sebaiknya revisi UU KPK dihentikan.

Pelimpahan pembahasan revisi UU KPK dari Komisi III ke Baleg DPR tak serta merta membuat pembahasan revisi UU kontroversial itu dihentikan. Dibutuhkan kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menghentikan pembahasan.

Fraksi-fraksi di DPR satu persatu menyatakan sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Bahkan Komisi III secara tiba-tiba 'melempar' sepenuhnya nasib draf itu kepada Badan Legislasi (Baleg). Apa langkah selanjutnya?