DKPP akan menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik, Jumat (8/8). Sidang itu digelar atas laporan tim Prabowo-Hatta soal cuti Joko Widodo sebagai Gubernur DKI.

Selain membahas perkara pengajuan cuti presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), DKPP juga akan menggelar 7 perkara lainnya dalam sidang perdana. Sehingga, total ada 8 agenda sidang.

Bawaslu yang hadir dalam sidang sengketa Pilpes kemarin cenderung bersikap pasif. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan hal itu susuai dengan posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan yang menyajikan data-data terkait gugatan yang diajukan tim Prabowo-Hatta.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique membuka sidang kode etik pasca Pileg hari ini. Dalam kesempatan itu Jimly berpesan kepada seluruh peserta dan penyelenggara pemilu agar tidak mengikuti hawa nafsunya berburu jabatan.

Sidang perdana gugatan Prabowo-Hatta di Jakarta disambut ratusan orang di Semarang. Massa pro Prabowo-Hatta memblokir jalan depan Kantor KPU Jateng. Kelompok yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat Pemilu Bersih itu menuntut MK untuk bersikap adil dan profesional.

Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) berencana akan menyidangkan 6 perkara pada Jumat (8/8) mendatang. Kini, pihaknya kembali menerima 2 pengaduan lagi sehingga total ada 8 perkara yang siap disidangkan nanti.

Partai NasDem dikabarkan memecat Rachmawati Soekarnoputri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Informasi tersebut secara resmi akan disampaikan dalam konferensi pers sore ini di Kantor DPP NasDem.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan mengerahkan massa pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi. Gerindra mengklaim akan ada 30 ribu demonstran.

"Anda tanya ke KPU karena pasti ada alasannya. Tanya kepada KPU dan Bawaslu serta pengadu yang ribut (soal itu)," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie

Ketua DKPP Jimly Asshiddique mengatakan putusan sidang DKPP tidak bisa digugat oleh penyelenggara pemilu yang dinyatakan terbukti melakukan penyelewengan kode etik. Namun saat ini sedang diupayakan adanya sarana banding.