Wacana agar KPK dapat memiliki penyidik sendiri terus bergulir. Untuk dapat merealisasikan impian itu, UU KPK No 30 Tahun 2002 harus segera direvisi.

Komisi III DPR berencana mengatur penyidik independen untuk KPK. Oleh karena itu, Komisi III DPR mempersiapkan revisi UU KPK.

Komisi III DPR berencana mengatur penyidik independen untuk KPK. Oleh karena itu, Komisi III DPR mempersiapkan revisi UU KPK.

Komisi III DPR belum pasti akan merevisi UU KPK. Untuk menjamin independensi KPK saat ini, Komisi III meminta agar KPK memulangkan penyidik dari Polri dan menyeleksi kembali penyidik yang akan diperbantukan Polri ke KPK.

Mantan anggota Komisi III DPR Mahfud Siddiksepakat KPK harus memiliki penyidik independen. Mahfud menilai penyidik independen akan menjamin pengungkapan kasus korupsi bebas kepentingan.

Pemerintah dapat memahami keputusan DPR menolak Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Plt Pimpinan KPK. Pemerintah akan mengajukan RUU Pencabutan Perpu No 4 Tahun 2009 pada masa sidang DPR yang akan datang.

ICW menengarai ada intervensi politik terkait penghentian kasus dugaan korupsi KBRI Thailand. Untuk itu, penghentian kasus ini akan diadukan ke KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Buku "Membongkar Gurita Cikeas, Di Balik Skandal Bank Century" karya Dr George Junus Aditjondro menuai kontroversi. Seperti apa buku ini?

Pemberantasan korupsi di era Presiden SBY diprediksi bisa lebih memburuk di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, di era SBY inilah terdapat upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penyadapan dinilai sangat subyektif. Kalau jadi disahkan, PP penyadapan hanya berlaku sebelum UU yang mengatur penyadapan diketok palu.