Ketua DPR Marzuki Alie merasa pernyataannya tentang remisi Aulia Pohan tidak sesuai dengan pemberitaan di media. Marzuki pun protes.

Sikap Presiden SBY yang mengabulkan grasi untuk mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais, tidak ada yang salah. Melihat kondisi Syaukani, pemberian grasi itu justru mencerminkan keadilan masyarakat.

Menkum HAM Patrialis Akbar siap memberikan penjelasan kepada parlemen soal keputusan pemberian grasi kepada terpidana korupsi Syaukani HR. Dia bertanggung jawab atas semua kebijakan pengurangan masa hukuman terpidana.

Jubir Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul meminta masyarakat berhenti memvonis Aulia Pohan sebagai koruptor. Ruhut menilai Aulia Pohan adalah besan Presiden SBY yang harus dihormati.

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut Aulia Pohan bukan koruptor menuai kritik pedas. Marzuki, yang juga politisi Demokrat hanya mencari perhatian dari SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD).

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut besan Presiden SBY, Aulia Pohan, bukan koruptor dinilai tidak pantas. Meski hanya kena pasal ikut serta, Aulia tetap masuk kategori koruptor.

Pemberian grasi dan remisi terhadap para koruptor, telah melukai hati rakyat yang menginginkan penegakan hukum seadil-adilnya. Presiden SBY dinilai pro terhadap korupsi.

Menjelang 1 tahun masa kerja kabinet Indonesia bersatu jilid II, janji Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja menterinya ditagih. SBY diminta mereshuffle para menteri yang tidak becus dalam bekerja dan hanya mempermalukan SBY.

Berbagai elemen di negeri ini belum punya sikap yang sama dalam semangat pemberantasan korupsi. Padahal tanpa adanya satu visi, mustahil perang melawan korupsi bisa dimenangkan.

Pemberian remisi dan bebas bersyarat bagi narapidana korupsi menuai kontroversi. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy berpendapat, perlu dipertimbangkan penghapusan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat seperti sistem di China.