Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengunjungi rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur di hari Idul Adha ini. Sejumlah permasalahan ia temukan di rutan tersebut, termasuk kondisi kamar yang sempit.

Rapat Komisi III dengan Kejagung, Menteri PAN dan Menkum HAM yang seharusnya mengagendakan pandangan mini fraksi soal perpu plt pimpinan KPK ini beralih agenda tidak jelas. Anggota Komisi III siap memunculkan mosi tidak percaya kepada sang ketua.

Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyerahkan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan korupsi. Dia mengaku tidak enak ditagih terus-menerus.

Kesadaran mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ternyata masih rendah. Buktinya banyak dari mantan menteri tersebut yang belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK.

Presiden SBY menggelar rapat terbatas (ratas) untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi tim 8. Para menteri sudah mulai berdatangan ke Istana Negara.

Menkumham Patrialis Akbar mendukung dilakukannya pemutaran rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi atas KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Rekaman tersebut bisa dijadikan bukti awal penyelidikan kasus tersebut.

Nama SBY disebut-sebut dalam rekaman percakapan telepon yang belakang disebut sebagai upaya rekayasa untuk  mengkriminalisasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menkumham Patrialis Akbar menyangkal jika nama SBY disebut dalam rekaman tersebut.

Peredaran narkoba harus diawasi dan diperhatikan secara lebih serius. Bagi pengedar narkoba dengan jumlah kepemilikan tertentu disarankan agar dihukum mati.

MenkumHAM baru Patrialis Akbar mengaku tidak membutuhkan wakil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pejabat struktural di DepkumHAM dianggapnya sudah cukup mumpuni.

Suasana perpisahan Andi Mattalata dengan stafnya di DepkumHAM cukup mengharukan. Bahkan Andi tak kuasa menahan tangis saat bersalam-salaman dengan anak buahnya untuk terakhir kali.