KPU kembali dibuat bimbang tentang perlu tidaknya Perpu tentang penetapan caleg dengan suara terbanyak. Kendati dianggap penting, KPU enggan mendesak keluarnya Perpu itu kepada pemerintah.

DPD Partai Hanura Maluku meminta seluruh calegnya di DPRD I dan II dicoret dari daftar caleg dan dihapus dari surat suara. Hal ini sebagai imbas dari konflik internal partai tersebut yang melibatkan DPP Hanura.

Aturan mengenai ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dinilai akan rawan memunculkan gugatan. Para partai politik (parpol) yang tidak lolos namun suaranya mendekati PT besar kemungkinan akan mengajukan gugatan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih saja bermasalah. Karena tak ingin melanggar Undang-undang (UU) Pemilu, KPU tidak akan merubahnya tanpa adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum.

Setelah sebelumnya sempat bersitegang, akhirnya KPU dan lembaga survei menyepakati aturan tentang aturan survei pemilu. Mereka sepakat lembaga survei harus melakukan registrasi ke KPU untuk menggelar survei pemilu.

DPR akan menggodok ulang pentingnya membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berdasarkan UU BI harus dibentuk pada tahun 2010.

Keberadaan Badan Supervisi BI dinilai antara ada dan tiada karena terbatas UU. DPR pun berniat mengkaji peranan dari BSBI dengan opsi menghapuskan BSBI atau mengoptimalkan perannya.

Mendagri Mardiyanto mengadakan pertemuan dengan Ketua KPU Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan Komisi II DPR RI. Pertemuan tersebut untuk membahas dan mencari solusi mengenai contreng dan caleg suara terbanyak.

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) keberatan mendaftar hingga KPUD untuk menggelar survei pemilu-pilpres 2009. Mereka 'menodong' KPU dengan kesepakatan sepihak agar peraturan itu dicabut.

Surat suara Pemilu 2009 akan sampai ke daerah di seluruh Indonesia 21 hari sebelum hari H pemilu legislatif (Pileg) 9 April 2009. Papua dipilih sebagai tempat pendistribusian pertama karena lokasinya paling jauh.