Tim advokasi Pemkot Bandung mempertanyakan proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana bansos APBD Kota Bandung yang dinilai belum ada perkembangan. Ditahan sejak Senin pekan lalu, tiga tersangka belum diperiksa lagi.

Hari ini, empat PNS di lingkungan Pemkot Bandung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HK dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung. Lima saksi lagi akan diperiksa besok dan lusa.

Tim Advokasi Pemkot Bandung melayangkan surat permohonan pengalihan penahanan atas tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos yang ditahan. Sejumlah alasan pun dikemukakan agar YS, LB dan US menjadi tahanan kota.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie enggan menanggapi temuan BPK soal dana APBN yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik berupa dana bantuan sosial (bansos) atau dana hibah. Bagi Aburizal, laporan BPK soal Century lebih layak ditunggu.

Anggota VI BPK, Rizal Djalil, mengklarifikasi masalah dana Rp 300 triliun. Menurutnya dana sebesar itu bukanlah jumlah belanja parpol, melainkan dana APBN yang beroptensi disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Belanja partai politik benar-benar jomplang dari pemasukan sah yang diterima. Laporan BPK mencatat dalam kurun waktu 2007-2010 pengeluaran parpol sebesar Rp 300 triliun.

Penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung, YN, LB dan US membuat 4 tersangka lainnya waswas. Mental mereka pun ketar-ketir memikirkan kapan merasakan jeruji besi.

Tim Advokasi Pemkot Bandung menyesalkan keterangan dari pihak kejaksaan yang sempat melansir kerugian dugaan korupsi bansos. Padahal lembaga yang berhak mengumumkan soal kerugian negara hanya BPKP.

Pengajuan surat permohonan pengalihan penahanan tiga PNS, tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos APBD Bandung akan disertai dengan surat jaminan yang ditandatangani oleh Walikota.

Pasca penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemkot Bandung Senin kemarin, tim advokasi segera mengajukan surat pengajuan pengalihan penahanan ke Kejati Jabar.