Pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply) yang nilainya Rp 5 miliar di setiap sekolah kini jadi sorotan utama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ada sekolah yang tiba-tiba kedatangan UPS meski tak memesan.

Ahok geram atas anggaran Dinas Pendidikan untuk pengadaan Uninterupted Power Suply (UPS) yang nilainya sampai Rp 5 miliar lebih. Dana itu masuk ke dalam APBD 2014.

Kisruh anggaran siluman dalam APBD DKI 2015 membuat hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali bersitegang dengan DPRD.

Ahok kembali bicara soal masuknya 'dana siluman' dalam APBD 2015. Ahok menegaskan DPRD tidak berhak ikut menyusun rincian belanja daerah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah luar biasa ketika tahu anggaran Pemprov DKI Jakarta mengalami penggelmbungan yang luar biasa. Ahok menyebut ada dana siluman yang dibuat oleh DPRD terutama dalam anggaran pendidikan DKI.

Dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun di APBD menjadi awal pertikaian antara gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD. Menurut pakar hukum tatanegara Refly Harun kisruh keduanya tidak dapat terlepas dari teknis administrasi dan politik.

Ahok menyebut hampir setiap tahunnya, selalu muncul angka-angka yang tidak pernah ada sebelumnya dalam pembahasan dengan DPRD.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku suka dengan cara kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), tapi tidak dengan etikanya. Mendengar itu, Ahok hanya menanggapi santai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meyakini dirinya akan aman dari serangan DPRD jika meloloskan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Namun, tanpa ragu dengan tegas Ahok menolak lantaran tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengatakan akan melaporkan dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun di APBD tahun 2015 ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun pihak kejaksaan mengaku belum menerima laporan tersebut.