Aturan Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah dan ramah lingkungan diyakini tidak terkait dengan semakin macetnya jalan di perkotaan seperti di Jakarta.

Fasilitas pembebasan pajak untuk mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sesuai dengan namanya yaitu harus murah dan hemat energi.

Peraturan Pemerintah terkait mobil murah dan ramah lingkungan baru saja diterbitkan. Namun aturan tersebut dinilai tidak memihak pada para pelaku mobil nasional (mobnas).

Sejak ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) dibuka, ada yang menarik perhatian para pengunjung dan awak media terutama media otomotif nasional di booth Suzuki.

Aturan Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah dan ramah lingkungan diyakini tidak terkait dengan semakin macetnya perkotaan seperti yang terjadi di Jakarta.

Ketentuan mobil murah atau LCGC dianggap lebih realistis dibandingkan regulasi mobil nasional (mobnas) era Orde Baru, Presiden Soeharto.

Pemerintah akan segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) dari aturan mobil murah. Yang menarik adalah salah satu kewajibannya, mobil murah dilarang menggunakan BBM subsidi.

Peraturan menteri perindustrian (permenperin) akan mematok harga dari mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost and Green Car (LCGC) yang terbit akhir bulan ini.

Pemerintah memberikan sinyal kenaikan harga BBM subsidi yaitu premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter akan berlaku setelah 17 Juni 2013, atau usai pengesahan APBN Perubahan (APBN-P) 2013.

KIA dikabarkan memasukan perizinan Picanto Morning 1.000 cc di Indonesia. Apakah untuk ikut mobil murah ramah lingkungan atau low cost and green car (LCGC)?