Lewat grasi dan remisi, seorang terpidana korupsi bisa segera bebas dari lamanya suatu hukuman. Inilah potret dimana hukum masih di bawah 'ketiak' kekuasaan politik.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menilai usulan penghapusan grasi bagi koruptor justru melanggar HAM. Menurutnya, narapidana koruptor yang sudah tua dan sakit-sakitan, tidak perlu terus ditahan.

Adnan Buyung Nasution memiliki pendapat berbeda mengenai grasi dan remisi bagi koruptor. Menurut dia seorang koruptor tetap memiliki hak untuk memperoleh remisi. Hal itu sudah sesuai hukum positif di Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan membentuk tim dari Kementerian Luar Negeri untuk mencoba menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Tim ini diharapkan bisa membuat otoritas Malaysia meringankan hukuman mati bagi para TKI tersebut.

Remisi untuk koruptor dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, remisi yang kontraproduktif terhadap penegakan antikorupsi harus dihapuskan.

Hawa panas sempat dilontarkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pemerintah memberikan remisi bahkan grasi diberikan kepada sejumlah koruptor. Namun kini, persoalan itu telah tuntas.

Koruptor seolah mendapat tempat di Indonesia. Selain mengkorup uang rakyat, hukuman bagi mereka pun tidak seberapa. Apalagi fasilitas pengurangan hukuman atau remisi membuat mereka tidak menjadi jera.

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung penuh penghapusan remisi untuk koruptor. Marzuki berharap ada kejelasan juga terkait status koruptor.

PKS berkeyakinan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa tidak ada remisi untuk teroris dan koruptor. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tidak bisa memberikan remisi untuk mantan terpidana korupsi, Aulia Pohan.

Pemberian remisi bagi koruptor mengundang reaksi keras publik. Keadilan masyarakat terciderai. Atas alasan itu, pemerintah diminta merevisi PP No 28/2006 yang melandasi pemberian remisi itu.