RUU Desa yang diserahkan Kemendagri kepada Baleg DPR kemarin bukanlah draf resmi versi pemerintah. Sebab, tidak mungkin RUU Desa diserahkan lebih dulu dari RUU Pemerintahan Daerah.

MK menghargai usaha pemerintah dan DPR yang telah merevisi UU 24 Tahun 2003 tentang MK. Revisi atas UU tersebut baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR.

DPR mengesahkan revisi perubahan atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui pengesahan UU MK itu.

DPR rencananya akan mengesahkan revisi atas perubahan UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan ini akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Selatan.

RUU Desa yang diberikan Kemendagri ke Baleg DPR atas desakan kepala desa dari Parade Nusantara, baru merupakan draf mentah. Sikap pihak Kemendagri yang tidak menjelaskan hal tersebut disesalkan.

RUU Desa yang diserahkan pemerintah karena desakan kepala desa dari Parade Nusantara ternyata belum resmi. Sebab, setiap draf RUU resmi pemerintah pasti dikirimkan Presiden langsung ke Pimpinan DPR.

Baleg DPR gagal menentukan opsi parliamentary treshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk dicantumkan dalam Revisi Undang-undang Pemilu no 10 tahun 2008. Baleg menyerahkan keputusan nilai ambang batas PT pada rapat paripurna pekan depan.

Demonstrasi yang digelar 5 ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta akhirnya membubarkan diri. Lalu lintas di depan Gedung DPR yang sempat macet pun mulai lancar.

Perjuangan para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), akhirnya mendapat kemajuan berarti. Mereka berhasil mendesak pemerintah menyerahkan RUU Desa ke DPR.

Usaha keras para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan membawa RUU tentang Desa ke Baleg DPR hari ini juga.