Insiden email komisi8@yahoo.com di benar-benar menampar muka DPR. Ketua DPR Marzuki Alie pun meminta Komisi VIII DPR mencari staf ahli yang menyebut alamat email tersebut.

Pekan depan, Komisi VIII DPR menggelar raker dengan Menag dan Kepala BNPT. Komisi VIII DPR RI perlu mendalami pemikiran kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang diduga makin gencar menyebarkan ajaran mereka kepada generasi muda.

Ahmad Zainuddin menilai, pemberitaan yang ada banyak yang tidak proporsional. Sosialisasi kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri belum tentu menjadi solusi untuk meredam kritik-kritik dari masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan DPR.

Berdasarkan peraturan pemerintah, pejabat negara kalau ke negera tujuan tidak boleh menggunakan bahasa Inggris. Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai evaluasi yang disampaikan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) dalam surat terbukanya dianggap sangat berlebihan.

Seperti biasa, ketika ada bencana, Komisi VIII mengunjungi lokasi bencana dan juga korban. Komisi VIII DPR RI, Selasa (10/5) ini akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dan rapat internal komisi. Dalam rapat tersebut, rencana kerja komisi selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 akan dibahas

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI Hasrul Azwar menolak tuntutan penghentian sementara (moratorium) kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri. Hmm...

Rahman lebih senang bercerita tentang kunker BURT DPR ke Parlemen Inggris yang diakuinya banyak masukan dan pengalaman penting. Dia tak mau tanggapi soal kunker Komisi VIII ke Australia.

Tudingan adanya motif politik di balik kekritisan PPI Australia terhadap kunjungan Komisi VIII DPR sangat disesalkan. Tidak sepatutnya wakil rakyat menanggapi kontrol dan masukan yang disampaikan oleh mahasiswa dengan isu politisasi. 

Zulkarnaen Djabar tetap yakin kunker ke luar negeri bermanfaat. Meski sudah dikecam, DPR tidak kapok untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Asal ada publikasi sebelum kunker dilakukan.

Ulah Komisi VIII DPR yang menyebutkan komisi8@yahoo.com sebagai email resmi mereka berimbas pada pemilik asli akun itu. Sang empunya email sampai kewalahan membalas pertanyaan klarifikasi pemilik sebenarnya alamat email tersebut.