Menteri ESDM Jero Wacik menjadi tersangka terbaru KPK. Dia dijerat dengan pasal pemerasan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas punya penilaian tersendiri terhadap hal tersebut.

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) berencana menurunkan tim pemeriksa terkait penghentian penyidikan kasus pajak miliaran rupiah. Penghentian itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Razzad.

Hakim PN Jaksel Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus kasus pajak miliaran rupiah yang tengah diusut Ditjen Pajak. Atas hal itu, Komisi Yudisial (KY) tengah menelaah kasus tersebut.

Ketokan palu hakim PN Jaksel, M Razzad membuat Ditjen Pajak terhenyak. Sebab M Razzad menghentikan penyidikan kasus pajak ratusan miliar rupiah yang tengah diusut di perusahaan kelapa sawit Permata Hijau Group.

Hakim PN Jaksel, Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus pajak miliaran rupiah lewat putusan praperadilan. Hal ini membuat kecewa Ditjen Pajak dan akan memperkarakan kasus itu ke KY.

Ditjen Pajak kecewa dengan PN Jaksel yang memerintahkan penghentian penyidikan kasus pajak fiktif bernilai ratusan miliar rupiah. Ditjen Pajak akan mengadukan hakim PN Jaksel ke KY.

Usulan Waka PN Bandung, Nawawi Pamolango tentang Pedoman Pemidanaan disambut baik KY. Selain itu, ICW juga mempunyai usulan yang sama supaya MA membuat Pedoman Pemidanaan khususnya kasus korupsi.

Pimpinan KPK akhirnya telah menentukan status Menteri ESDM, Jero Wacik. Pengumuman resmi soal status Jero ini pun tinggal menunggu waktu.

KY mendukung usulan Nawawi Pamolango soal Panduan Pemidanaan (Sentencing Guidelines). Diharapkan tidak ada disparitas hukuman yang mengusik rasa keadilan, seperti kasus Ratu Atut.

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hakim ad hoc bukanlah pejabat negara. Komisi Yudisial (KY) menganggap pasal tersebut merendahkan jabatan seorang hakim.