ICW merilis hasil survey yang menyebut 36 nama anggota legislatif yang dianggap tidak pro dalam pemberantasan korupsi. Dari sejumlah nama tersebut, sebagian diantaranya telah berkomentar dan tidak terima. Lalu bagaimana dengan yang namanya tidak disebut?

RUU Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang rencananya akan disahkan pada 2 Juli mendatang masih menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai LSM. Pengesahan RUU Ormas tersebut dinilai mematikan nilai-nilai demokrasi.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana disebut ICW sebagai caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Usai menyatakan akan mempolisikan ICW, Sutan bertekad akan membuat ICW minta maaf.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun menanggapi penyebutan namanya oleh ICW sebagai politisi yang tidak pro pemberantasan korupsi. Jhonny menyatakan, ICW tidak punya hak menilai dirinya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar para kadernya mematuhi pakta integritas partainya, yaitu agar menjauhi perilaku korupsi. Ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat.

Ketua DPR RI Marzuki Alie disebut oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) sebagai caleg yang tak pro pemberantasan korupsi. Marzuki menyebut ICW sudah bertingkah terlalu jauh.

ICW merilis 36 nama caleg yang dinilai tak pro pemberantasan korupsi. Anggota Komisi III dari FPPP Ahmad Yani masuk dalam daftar. Apa tanggapan Yani?

Seratusan orang calon anggota legislatif Pemilu 2014 menolak rekam jejaknya dipublikasikan KPU. Masyarakat harus mewaspadai dan tidak memilihnya pada hari-H mendatang.

Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis nama 36 anggota DPR yang tak pro pemberantasan korupsi. ICW menyertakan 5 indikator para politisi Senayan tersebut tak pro pemberantasan korupsi.

ICW melihat, banyak anggota Komisi III yang tidak pro pemberantasan korupsi. Celakanya, menurut ICW, mereka nyaleg lagi!