Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan tidak ada alternatif peleburan atau penggabungan 4 BUMN asuransi untuk dijadikan BPJS.

Belum disahkannya RUU BPJS membuat anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka berang. Rieke pun melakukan interupsi di rapat paripurna.

PT Jamsostek (Persero) menolak untuk dilebur dengan 3 BUMN asuransi lainnya yakni PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen untuk dijadikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Empat BUMN di sektor asuransi yaitu Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen bakal digabung untuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tak akan ada PHK terhadap karyawan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memandang optimistis penuntasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Taufik meyakini RUU BPJS akan disahkan sebelum reses DPR tanggal 20 Juli 2011 nanti.

Secara esensi, tiga poin sudah sepakat dan lima lainnya hanya dari pemerintah yang belum sepakat. RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah memasuki babak-babak akhir pembahasan. Hingga Rabu (6/7), masih ada pembahasan yang belum menemukan titik temu, yakni tentang transformasi Badan Usaha Milik Negata (BUMN) asuransi, masing-masing PT Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri. Berikut ini adalah prinsip dan pokok-pokok pikiran tentang transformasi BUMN asuransi yang belum disepakati:Pertama, transformasi/peralihan tidak boleh menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak menghilangkah hak-hak normatif pekerja di 4 BUMN asuransi.Kedua, transformasi/peralihan tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di 4 BUMN asuransi.Ketiga, transformasi/peralihan tidak boleh membuat program yang diikuti peserta lama di 4 BUMN asuransi menjadi stagnan atau terhenti.Keempat, transformasi/peralihan satu peserta BPJS hanya membayar satu kali untuk setiap program yang diikuti.Kelima, transformasi/peralihan harus memiliki batasan waktu yang jelas.Keenam, transformasi/peralihan dikawal oleh direksi 4 BUMN asuransi, yang koordinator pengawasannya ditunjuk langsung oleh pemerintah.Ketujuh, transformasi/peralihan tidak boleh membatalkan investasi yang sudah berjalan sesuai kewenangan yang berlaku.Kedelapan, transformasi/peralihan yang berlanjut dalam proses pengalihan aset dari dana jaminan sosial yang ada di 4 BUMN asuransi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.Hingga Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) BPJS Selasa (5/7) malam, baik DPR maupun pemerintah sudah sama-sama sepakat untuk menyetujui esensi dari tujuh (dari delapan) pokok pikiran transformasi. Hanya poin 5 yang masih belum disepakati oleh pemerintah.

Ia meminta masyarakat bersabar menunggu pembahasan yang terus berlangsung antara pemerintah dan DPR. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar enggan berkomentar menanggapi sikap pemerintah yang menolak transformasi empat BUMN asuransi terkait RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Semua pihak malah diimbau sebaiknya menunggu hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR."Ini semua sedang berlangsung dan sekarang kami sedang membahasnya dengan DPR. Kita ikuti saja, dan bukannya kami ingin cuci tangan," kata Mustafa yang sejak masuk lobi Gedung Nusantara I DPR terlihat sibuk berkomunikasi menggunakan telepon genggamnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/7).Selanjutnya Mustafa menyatakan pembahasan RUU BPJS diharapkan dapat segera selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. "Kita ingin semua ini segera selesai dengan baik, jadi nanti lewat satu gate saja, bagaimana hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR," ujarnya.Ketika didesak wartawan yang mempertanyakan alasan dasar penolakan transformasi 4 BUMN asuransi dalam kaitan RUU BPJS, kembali Mustafa enggan memberikan jawaban lebih jauh."Kita ikuti saja hasilnya. Kalau misalnya untuk kewenangan dan lainnya itu masih dibahas semua," terangnya seraya masuk ke ruang tunggu tamu DPR.

Diharapkan transformasi BUMN Asuransi bisa tuntas dibahas Rapat Konsultasi yang digelar Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah dan Pimpinan DPR, Jumat lalu, sepertinya tidak diantisipati dengan baik oleh pemerintah. Buktinya, pada Jumat dan Sabtu (1-2/7), yang seharusnya diagendakan untuk melakukan konsinyering antara Panja BPJS dan Pemerintah di Hotel Aryaduta Tangerang, pasca rapat konsultasi itu, nyatanya tidak berlalu begitu saja.Rapat yang berlangsung Jumat malam hanya berlangsung sangat singkat. Pemerintah yang seharusnya memberikan paparannya, tidak siap. "Akhirnya rapat Jumat malam tidak menghasilkan apa-apa," kata anggota Panja BPJS, Rieke Dyah Pitaloka, di Jakarta, Minggu (3/7). Dengan kondisi itu juga, rapat konsinyering yang rencananya akan dilanjutkan Sabtu, dibatalkan, dan diputuskan untuk berlanjut pada Senin (4/7) pagi.Pembahasan RUU BPJS memang kembali tersendat. Rapat Konsinyering yang seharusnya menghasilkan keputusan konkret justru membuat anggota DPR berang. Juru bicara Eselon I pemerintah yang biasanya datang, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mulia P. Nasution tidak hadir karena sedang bertugas ke Brazil.Perwakilan yang datang ketika itu, mengaku tidak diberi mandat untuk mengambil keputusan. Padahal, saat itu pembicaraan cukup penting karena menyangkut masalah transformasi BUMN Asuransi (Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri). Terlebih lagi dengan pernyataan pihak BUMN Asuransi yang cenderung melecehkan DPR, dengan menyebut BPJS sebagai titipan asing. Padahal, BPJS diinisiasi oleh DPR.

RUU BPJS harus sudah selesai dibahas pada 15 Juli mendatang. Namun hingga kini pembahasan RUU tersebut belum rampung. Pimpinan DPR pun akan memanggil Menkeu Agus Martowardoyo dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar untuk membahas hal ini.

Rombak pejabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo targetkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 bisa naik kelas.