Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan DPR ingin memberikan masukan terkait program kerja KPK.

Dirut PT Masaro Radiokom, Putranefo Alexander Prayogo dituntut tujuh tahun penjara oleh KPK. Putranefo juga dituntut membayar uang pengganti Rp 89 miliar dalam perkara korupsi SKRT di Dephut.

DPR akan merevisi UU KPK pada tahun ini. Komisi III DPR menyebut revisi perlu dilakukan untuk menyelaraskan KPK dengan lembaga penegak hukum lain.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengkritik Komisi III DPR yang memasukkan UU 30 tahun 2002 tentang KPK dalam Prolegnas 2011. Menurut Busyro, untuk melakukan revisi suatu undang-undang perlu dilakukan survei.

Panja Pajak Komisi XI DPR merilis rekomendasi setelah menelusuri 'permainan' di Direktorat Jenderal Pajak. Panja mendesak mantan Dirjen Pajak Muchammad Tjiptardjo diproses hukum.

Komisi III DPR melihat banyak konflik antar penegak hukum sepanjang tahun 2010. Bersamaan dengan konflik tersebut ada skandal pajak Gayus Halomoan Tambunan yang belum juga tuntas.

Ketua KY yang baru Eman Suparman, akan dihadapkan pada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan lembaga yang dipimpinnya itu. Namun mantan Ketua KY Busyro Muqoddas menjelaskan tugas utama Eman tinggal merevisi Undang-undang KY.

PKS menolak pasal pembuktian terbalik dimasukkan dalam draft revisi UU KPK. Mekanisme pembuktian terbalik bagi para tersangka kasus korupsi belum diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Eks Ketua KY Busyro Muqoddas mendesak DPR segera membahas revisi UU KY. UU tersebut diharapkan memberikan kewenangan KY untuk memeriksa semua hakim bandel.

Sumbangan perusahaan ke partai politik diperkirakan akan mengalir ke parpol jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. PPATK dan KPK diminta untuk memberikan peringatan dini kepada parpol supaya tidak terjadi penyelewengan.