Pada akhir Juli lalu, KPK bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan pihak-pihak lain melakukan sidak di Bandara Soekarno Hatta. Lembaga antikorupsi itu menemukan adanya praktik pemerasan terhadap TKI.

KPK menyindir sikap pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans yang dinilai tak serius mengurus TKI. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merujuk pada pernyataan Menaker Muhaimin Iskandar.

Pengalaman kerja dua tahun sebagai TKI di Arab Saudi pada 1997 menyisakan pilu bagi Kuraesin, 40, saat pulang ke Indonesia. Begitu sampai di terminal khusus TKI Bandara Cengkareng, uang dia diperas dan koper pakaiannya ikut dirampas.

Hasil kajian KPK menyimpulkan adanya anggota DPR yang memiliki Perusahaan Jasa TKI (PJKTI) dan perusahan travel. Keberadaan anggota dewan ini semakin membikin runyam masalah seputar TKI.

"Ada opsi apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengenai rekomendasi untuk mengevaluasi kinerja BNP2TKI.

Pasca melakukan Sidak di Bandara Soetta, KPK berkesimpulan bahwa pemerasan terhadap TKI terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Lembaga antikrupsi ini akan memanggil BNP2TKI terkait persoalan ini.

‎Keberadaan BNP2TKI diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan TKI. Nyatanya, setelah sekian lama dibentuk, BNP2TKI belum bisa mengurai ruwetnya manajemen pengelolaan TKI.

Kisah pilu TKI hampir tidak ada habisnya. Seperti yang dialami Mukmainah, salah seorang TKI asal Tegal yang harus menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Aksi pemerasan terhadap TKI yang baru saja pulang bekerja ternyata telah terjadi sejak lama. KPK menyebut, pihak Kemenakertrans dan BNP2TKI telah melakukan pembiaran terjadinya aksi pemerasan. 

"Jadi memang pemerasan terhadap TKI itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.