Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Partai Gerindra Soepriyatno mendorong Badan Kehormatan DPR dan penegak hukum membongkar pemeras Dirut Jamsostek. Dia mendorong agar kasus tersebut diusut hingga tuntas.

Tidak sepatutnya Dahlan Iskan menunda pelaporan kasus dugaan pemerasan BUMN oleh anggota DPR kepada KPK. Namun, lebih tidak tepat lagi bila Menteri BUMN itu harus menunggu surat permintaan resmi DPR dulu.

Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membuka nama-nama anggota DPR yang diduga memeras direksi BUMN. Laporan Dahlan Iskan akan diteruskan ke KPK.

Mantan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengaku pernah diminta upeti Rp 2 miliar oleh oknum Komisi IX DPR berinisial ETS dan N tahun 2010. Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning yang menjabat ketua sejak 2009, mengaku tak tahu soal kasus itu.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai pemerasan yang dilakukan oleh oknum DPR masuk ranah hukum. KPK didorong proaktif dalam pengungkapan anggota DPR yang terlibat kongkalikong dengan direksi BUMN tersebut.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai saat ini DPR dalam kondisi darurat kongkalikong. Anggota DPR harus buka-bukaan, membuka oknum-oknum pemeras yang merusak citra DPR.

Eks Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga mengaku pernah diminta upeti Rp 2 miliar oleh oknum DPR. Dia lalu mengadu ke pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Pengakuan Hotbonar diamini Erry.

Pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan soal adanya oknum DPR 'pemeras' BUMN terus menuai polemik. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, Dahlan seharusnya menyampaikan temuannya ke KPK tanpa menunggu dipanggil DPR.

Isu kongkalikong antara oknum pemerintah dengan oknum DPR bukanlah hal yang baru. Siapa pun yang melakukan hal tersebut harus ditindak dan diproses hukum.

"Kami akan ungkap semuanya.”