Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Hal ini pun sudah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mengajukan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

SMPN 41 mengaku tak pernah mengajukan UPS senilai Rp 6 miliar sebagaimana yang tercantum dalam APBD 2015 versi DPRD. Selama ini, alat termahal yang pernah diajukan sekolah itu berharga Rp 100 juta. Itu pun belum dipenuhi hingga tahun 2015.

CV Artha Prima Indah menjadi pemenang lelang pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk SMAN 94 Jakarta berdasar APBD 2014. Proyek yang dimenangkan bernilai Rp 5.832.035.000.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut adanya dana siluman APBD 2014, salah satunya pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah. Ahok meminta Dinas Pedidikan DKI periode 2014 untuk buka suara.

Muncul anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015. Disebut siluman karena memang tak pernah dimasukkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bersitegang dengan DPRD soal pengadaan perangkat penyedia daya listrik (Uninterruptible Power Supply/UPS).

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) membeberkan pengadaan dana 'siluman' miliaran rupiah pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah. Nama-nama perusahaan pengadaan 'UPS siluman'.

SMPN 41 DKI Jakarta dicatut sebagai pihak yang akan menerima UPS senilai Rp 6 miliar dalam APBD 2015. Pihak sekolah mengaku tidak pernah mengusulkan alat itu dan tak membutuhkannya. Bila listrik mati, lebih baik pasrah menunggu menyala kembali.

Ahok mengaku siap menghadapi konsekuensi hak angket asalkan program e-Budgeting yang merupakan program unggulan Jokowi semasa menjad Gubernur DKI tetap berjalan.