ICW menemukan sejumlah kejanggalan dalam draft revisi UU no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. KPK pun menilai draft itu kurang lengkap untuk dapat efektif dalam memberantas tindak korupsi.

Bukannya bertambah kuat dan membuat takut koruptor, draf revisi UU Tindak Pidana Korupsi justru mengandung sejumlah pelemahan. ICW menemukan setidaknya 9 pelemahan yang ada dalam draf UU Tipikor.

Alih-alih menghukum berat para koruptor, revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi justru dinilai bisa mengancam para pelapor kasus korupsi. Mereka berpotensi dikriminalisasikan atas pelaporan yang mereka buat kepada penegak hukum.

ICW menemukan adalah sejumlah pelemahan dalam revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun pemerintah. Pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum.

DPR berencana merevisi UU KPK. Langkah DPR itu berbuntut tudingan adanya niat untuk membatasi kewenangan KPK. DPR membantah.

Uu No 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam prolegnas 2011. Namun, Komisi III DPR yang akan membedah UU tersebut membantah akan memangkas kewenangan KPK.

KPK menyambut baik usulan pembentukan penyidik independen, namun tetap keberatan jika UU Nomor 30 Tahun 2002 harus diubah.  

Komisi III DPR menginisiasi revisi UU 30/2002 tentang KPK dalam Prolegnas 2011. Komisi Hukum itu mengaku hendak memerkuat KPK, salah satunya dengan mendorong KPK memiliki penyidik independen.

KPK meminta supaya UU No 30 Tahun 2002 jangan lagi diutak-atik. Selama ini proses penanganan kasus di KPK sudah efektif sehingga tidak ada lagi yang perlu ditambah atau dikurangi.

Empat orang perwakilan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mengadakan pertemuan dengan penegak hukum Indonesia. UNODC akan mengevaluasi implementasi konvensi PBB tentang anti korupsi yang sudah diratifikasi Indonesia.