Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2014. Sesuai dengan yang sudah diungkapkannya beberapa hari lalu, kenaikan UMK rata-rata di Jateng mencapai 16,6 persen dari tahun 2013.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan yang tak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menolak memenuhi permintaan buruh untuk meninjau ulang keputusan penetapan UMP DKI sebesar Rp 2,4 juta. Jokowi memiliki 3 alasan untuk mempertahankan keputusannya soal UMP.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan angka kenaikan upah minimum 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah naik rata-rata 16,6% pada 2014.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) D.I.Yogyakarta menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) 2014 di masing-masing Kab/Kota.

Ribuan massa dari berbagai elemen buruh di Surabaya demo di depan gedung Grahadi. Dalam aksinya, mereka menuntut upah minimum kota (UMK) Surabaya 2014 lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan lebih besar dibanding dengan Kota Surabaya. Kondisi tersebut membuat Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjadi pusing memikirkannya.

Hingga 12 November 2014 pukul 16.00 WIB hanya ada 24 provinsi yang telah menetapkan upah minimum (UMP) 2014. Ini daftarnya.

Tahun depan, tantangan pengusaha di Indonesia makin berat. Secara bersamaan, bunga kredit, upah minimum provinsi (UMP), dan juga tarif dasar listrik (TDL) untuk industri bakal naik.

UKM keberatan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta ditetapkan Rp 2,44 juta per bulan untuk tahun depan.