Pembahasan RUU BPJS masih mandek. Pemerintah dan DPR masih belum sepakat soal penggabungan empat perusahaan asuransi yakni Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.

Pimpinan DPR tidak yakin dalam 4 hari ke depan RUU BPJS dapat disahkan. Karena itu, DPR akan berupaya agar pembahasan RUU diperpanjang hingga masa sidang berikutnya.

Pemerintah meminta waktu pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperpanjang. Hal ini agar rencana pendirian BPJS bisa dilakukan dengan matang.

Setelah menunda rapat secara sepihak Jumat lalu, pemerintah akhirnya menghadiri rapat dengan Pansus BPJS DPR. Dari 8 menteri wakil pemerintah, hanya Menkeu yang absen dalam rapat hari ini.

Rencana kedatangan Boediono ke DPR, Senin (18/7) ini, untuk terlibat dalam pembahasan RUU BPJS sudah beredar luas. Rencana kedatangan Wakil Presiden Boediono ke DPR, Senin (18/7) ini untuk terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) sudah beredar luas. Namun, Wakil Ketua Pansus BPJS dari F-PDIP Surya Chandra Suropaty mengaku tidak mendengar kabar itu."Saya belum mendengar kabar itu, yang saya tahu rencana pertemuan Pimpinan Pansus BPJS dengan Pimpinan DPR tetap tidak berubah dan tidak ada rencana bertemu Wapres Boediono," kata Surya Chandra Surapaty kepada Jurnalparlemen.com, Senin (18/7). Pertemuan dengan Pimpinan DPR itu adalah mekanisme resmi yang dilakukan Pansus BPJS untuk melaporkan perkembangan pembahasan RUU.Dalam pertemuan yang akan berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB itu, pimpinan Pansus BPJS juga akan mengabarkan Rapat Kerja (Raker) Pansus BPJS dengan Pemerintah yang deadlock saat menentukan kesimpulan rapat. "Kami juga akan mengatakan, bila rapat dimulai lagi Senin siang ini dengan pemerintah, maka hal yang harus dilakukan adalah membuka rapat, membuat kesimpulan," kata Surya.Bila memang Wapres Boediono 'turun gunung', menurut Surya, bisa diartikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginginkan hal itu. Salah satu sebabnya, perkiraan Surya, adalah ketidaksinkronan pemikiran Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tentang transformasi empat BUMN yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen menjadi BPJS.Kementerian Keuangan sudah setuju adanya transformasi menyeluruh, sementara Kementerian BUMN tidak menginginkan hal itu.

Hingga kini RUU BPJS masih belum rampung. Pemerintah dan DPR belum menemukan kata sepakat. Menteri Kesehatan berharap berharap ada jalan terbaik untuk menyelesaikan RUU BPJS.

Pemerintah dan DPR kembali gagal bertemu untuk membahas RUU BPJS. Padahal masa sidang DPR akan berakhir pada 22 Juli mendatang. BPJS masuk masa kritis.

Ruang Komisi IX DPR yang menjadi tempat rapat Pansus RUU BPJS dan 5 menteri, malam itu mendadak sunyi. Sampai akhirnya Rieke Diah Pitaloka memecahkan kebekuan.

Alih-alih menyepakati 7 prinsip transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hasil Panitia Kerja RUU BPJS, pemerintah malah mengeluarkan 8 prinsip tandingan. Padahal, dalam pembahasan Panja, pemerintah juga menghadirkan perwakilannya.

Pemerintah plin-plan soal transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alih-alih menyepakati 7 prinsip transformasi BPJS hasil kerja Panitia Kerja RUU BPJS, pemerintah malah mengeluarkan 8 prinsip tandingan.