Detik terakhir pengesahan RAPBN 2012 diwarnai sedikit 'keributan' karena pemerintah menurunkan jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) di 223 kebupaten/kota tahun depan.

Kejaksaan mulai menyidik kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas di Kementerian Hidup Lingkungan Hidup (LH). Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 4 miliar ini.

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah rapat pembahasan anggaran 2012 di Wisma Kopo milik DPR di Puncak, Jabar. Salah satu yang dibahas adalah soal dana optimalisasi.

Demo isu korupsi di lingkungan Pemkab Pamekasan, berlangsung tegang. Puluhan mahasiswa anggota FKMP (Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan), saling dorong dengan polisi yang mengamankan halaman kantor kejari setempat.

Banyak kalangan mengindikasikan mafia anggaran bersarang di Banggar DPR. Kewenangan besar tanpa kontrol dan koordinasi yang memadai membuat Banggar rentan jadi tempat bercokolnya mafia anggaran.

Menjelang tanggal 20 Oktober 2011 sebagai hari evaluasi dua tahun pemerintahan SBY – Boediono dan tujuh tahun pemerintahan SBY, berbagai isu mengenai SBY mewacana di berbagai media.

FAGI Kota Bandung menilai duit Rp 300 ribu yang diterima para pelajar miskin tingkat SMA/SMK di Kota Bandung sangat tidak layak. Hal ini terkait dana Bawaku bidang Pendidikan pada 2011 yang berkurang drastis.

Komisi D DPRD Bandung mempertanyakan kebijakan Disdik yang menurunkan nominal dana Bawaku bidang pendidikan tingkat SMA/SMK. Tahun lalu per siswa Rp 1,5 juta, tahun ini hanya Rp 300 ribu per tahun.

Bangunan sekolah yang rusak sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Pemerintah berencana merehabilitasi terhadap 153 ruang kelas SD dan SMP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sidang uji materi UU No 11/2011 tentang APBN Perubahan (APBN-P) digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tentang dana penyesuaian dalam UU tersebut dinilai haram karena rawan mafia anggaran, dan MK diminta membatalkan.