Golkar mendorong pembahasan Revisi UU Pemilu dibawa ke panitia khusus DPR. Golkar berharap perselisihan tentang parliamentary threshold (PT) diselesaikan di pansus yang berukuran besar.

Pembahasan nilai parliamentary threshold dalam draf perubahan UU Pemilu di Badan Legislasi DPR masih menemui jalan buntu. Jika tidak kunjung dicapai angka yang disepakati semua fraksi DPR, sebaiknya nilai PT di draf RUU dikosongkan.

Saat ditanya seputar revisi UU MK, eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak bisa berkomentar banyak. Jimly menyayangkan tidak diajak urun rembuk terlebih dahulu.

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Mahkamah Konstitusi. Meski sudah disepakati, namun masih berubah karena belum diputuskan pada rapat paripurna DPR.

Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono, memastikan tidak akan terjadi kekosongan hukum menyusul revisi UU MK. Keberadaan anggota DPR dalam MKH juga bukan untuk melakukan intervensi.

Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dibahas sejak Oktober 2010. Pembahasan berlangsung terbuka dan turut mengundang pihak dari perguruan tinggi maupun para pakar.

Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 masih dibahas oleh Badan Legislasi DPR. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan partainya tetap mengusung PT 5 persen.

Revisi UU MK yang melarang lembaga pengawal konstitusi itu melakukan legislative review (mengubah suatu peraturan perundang-undangan) dinilai akan mengacaukan sistem hukum.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD enggan berkomentar soal pembatasan kewenangan mahkamah dalam revisi UU Nomo 24 Tahun 2003. MK menyerahkan semuanya kepada DPR, sebagai penyusun RUU.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya memberikan dua opsi pilihan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT). Namun mayoritas sepakat 3 persen.