Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat meminta semua pihak melawan upaya pelemahan KPK. Revisi UU KPK di DPR disinyalir kuat akan membonsai kewenangan KPK.

Selain ingin memangkas kewenangan KPK dalam hal penuntutan, dalam usulan Revisi UU KPK yang ada di Baleg, Komisi III DPR juga terkesan akan mempersulit KPK dalam hal penyadapan. Sebelum menyadap, KPK harus banyak meminta izin.

Komisi III DPR telah menyampaikan draf usulan revisi UU KPK kepada Badan Legislatif (Baleg) DPR. Sejumlah pasal dalam usulan itu memangkas kewenangan KPK.

Revisi UU KPK digodok lagi oleh DPR. Pemerintah pun ikut terlibat di dalamnya memberi masukan. Salah satu yang ikut diatur soal sumpah palsu.

Usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam usulan itu, Komisi III DPR sebagai pengusul, mengusulkan dibentuk lembaga pengawas KPK.

Revisi UU KPK sudah masuk ke Badan Legislatif (Baleg) DPR. Di Baleg, UU KPK itu kembali dirumuskan. Yang cukup mengejutkan, ada kewenangan KPK yang diutak atik. Salah satunya soal penuntutan. 

Wakil Ketua Baleg yang juga pimpinan rombongan Baleg ke Denmark, Dimyati Natakusumah, menyebut kunker ke luar negeri masih dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Kunjungan kerja anggota Badan Legislatif ke Denmark dalam rangka pembahasan RUU PMI menuai kontroversi setelah beredarnya foto-foto wisata di kanal Copenhagen. Sebenarnya apa saja agenda anggota Baleg selama berada di negara itu?

Di dalam draf awal RUU Kepalangmerahan atau yang lebih dikenal dengan RUU Palang Merah Indonesia (PMI) tidak diatur penggantian lambang PMI menjadi bulan sabit merah. Namun eksistensi bulan sabit merah Indonesia tetap akan diakomodir.

Lambang PMI menurut RUU Kepalangmerahan yang sedang dibahas Baleg DPR adalah palang merah di atas dasar putih dengan bingkai kelopak melati hitam. Penyalahgunaan lambang ini kini diatur pidana.