Kementerian Perhubungan memberikan perhitungan tarif rata-rata 1.838 dolar AS. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin tetap optimistis tarif penerbangan haji masih bisa turun dan rata-ratanya di bawah 2.000 dolar AS. Tarif yang ditawarkan oleh maskapai Garuda Indonesia sebesar 2.076 dolar AS. Apakah sudah ada kemauan dari pihak Garuda untuk menurunkan penawaran? "Ya mereka tentunya seperti itu dengan tawarannya," kata Zainuddin kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).Meski belum menjadi keputusan, menurut politisi PKS ini, Komisi VIII sudah memutuskan bahwa dalam pengambilan keputusan soal tarif penerbangan haji itu harus mempertimbangkan masukan dari Kementerian Perhubungan. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan memberikan perhitungan biaya rata-rata 1.838 dolar AS. "Keputusan raker waktu itu melibatkan Kementerian Perhubungan, penentuan harga melibatkan Kementerian Perhubungan sehingga tampaknya kemungkinan bisa turun dari 2.000. Kesepakatannya belum bulat," ujarnya.Mengenai penetapan BPIH sebelum masa reses yakni 22 Juli 2011, Zainuddin belum bisa menyampaikan tanggal pastinya. "Ya tergantung. Tapi kita dua pekan ini maraton membahas BPIH."Tentang kemungkinan BPIH ditetapkan tanpa komponen penerbangan dan indirect cost, dia mengaku hal itu agak sulit. "Kalau yang lain-lain ditetapkan ya penerbangan harus ditetapkan. Kalau direct cost dulu, indirect cost belakangan mungkin. Tapi kalau penerbangan itu bagian direct cost, jadi nggak bisa," jelasnya.Bagi Zainuddin, yang terpenting berapa besaran yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. "Kalau penerbangan belum ditetapkan, tidak bisa ditetapkan semua," pungkas anggota DPR Dapil DKI Jakarta I ini.

Rapat ini mengagendakan pembahasan perubahan RKA K/L APBN TA 2011. Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Chairun Nisa ini mengagendakan pembahasan perubahan RKA K/L APBN TA 2011."Telah kita ketahui anggaran KPP dan PA tahun 2010 adalah Rp 133,5 miliar. Untuk tahun 2011, Rp 160,94 miliar. Pada bulan Februari 2011, seluruh Kementerian/Lembaga diminta penghematan anggaran belanja yang sudah sedikit itu melakukan penghematan sebesar 10 persen dari total alokasi anggaran yang di luar gaji dan operasi, yakni penghematan sekitar 13 miliar," kata Chairun Nisa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).Kemudian, menurut Nisa, dalam APBN-P tahun 2011 mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp 13,97 miliar dari yang diusulkan Rp 122 miliar. "Jumlah itu memang tidak seberapa dibandingkan tahun lalu, KPP dan PA mendapat tambahan 50 miliar dan membuat program radio komunitas yang berguna bagi masyarakat," ujar politisi Partai Golkar itu.Chairun Nisa memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah sukses menyelenggaraan Konvensi Asia Pasific Kota Layak Anak di Solo, Jawa Tengah belum lama ini."Adanya perubahan anggaran yang hanya sekian miliar itu, kita ingin mengetahui program KPP dan PA, dan sejauh mana sasaran, target serta prioritas dengan anggaran yang kecil itu. Kita mencoba mengupayakan agar anggaran KPP dan PA ini bisa meningkat," pungkasnya.

Mengenai kepastian kunjungan ke Minahasa, waktunya belum ditentukan karena baru akan dirapatkan. Komisi VIII DPR RI berencana meninjau langsung lokasi bencana letusan Gunung Soputan di Minahasa, Sulawesi Utara, yang ; meletus Minggu (3/7), dengan mengeluarkan semburan asap dan abu hingga setinggi 5.000 meter ke udara."Ya, kami akan kunjungan ke sana," kata Wakil Ketua Komisi VIII Chairun Nisa dalam pesan singkat kepada Jurnalparlemen.com, Senin (4/7).Mengenai kapan kunjungan itu akan dilaksanakan, menurut politisi Partai Golkar ini, akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan komisi yang lain. "Soal waktunya besok akan kita koordinasikan dengan pimpinan yang lain," pungkas anggota DPR RI dapil Kalteng itu.Akibat letusan Gunung Soputan di Minahasa ini, ratusan hektare kebun milik warga terkena abu vulkanik. Warga diungsikan di tempat-tempat penampungan. Masalah utama bagi pengungsi di antaranya soal kesehatan, pasokan makanan dan juga air bersih.

Tim akan memastikan jarak pemondokan jemaah haji ke Masjidil Haram maksimal 2.500 Meter. ; Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1432H/011M membagi tiga tim untuk meninjau pemondokan jemaah haji di Mekkah, Arab Saudi."Alhamdulillah sudah ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan contoh. Kita sudah membagi jadi tiga tim untuk meninjau pemondokan haji. Saya dengan Ketua Komisi VIII Pak Karding meninjau beberapa tempat/wilayah 0-1 km," kata anggota Komisi VIII DPR RI Rahman Amin kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (3/6).Menurutnya, kondisi pemondokan yang ditinjau itu situasi sesuai dengan informasi yang diberikan. Saat ini sedang dalam tahap pembersihan. "Kita berharap pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia nantinya akan lebih baik," ujar Politisi PKS ini.Tak hanya kondisi pemondokannya, lanjut Rahman, tim akan memastikan jarak pemondokan jemaah haji ke Masjidil Haram maksimal 2.500 Meter. ; "Kita lihat apakah 2.500 meter merupakan jarak tempuh atau jarak lurus di peta. Di lapangan dalam kenyataannya bisa lebih dari 3.000 meter karena harus jalan muter," pungkas anggota DPR RI Dapil Kalbar itu.

Komisi VIII menginginkan tidak ada kenaikan. Sementara, pemerintah mengajukan kenaikan sampai 505 dolar. Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI masih perlu melanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Panja BPIH Pemerintah untuk mencari titik temu terkait biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji."Pembahasannya alot, masih banyak yang harus kita dalami. Makanya masih prematur, besok masih akan dibahas oleh Panja Pemerintah dan Panja Komisi VIII DPR RI," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6).Komisi VIII, menurutnya, menginginkan tidak ada kenaikan. Sementara pemerintah mengajukan kenaikan sampai 505 dolar. "Nah tentu ini harus kita dalami betul, tentu kita nggak sembarangan menyetujui atau tidak menyetujui. Karena itu akan kita dalami. Kalau memberikan second opinion harus mendalaminya supaya argumentasinya kuat," ujar politisi PKS ini.Selain itu, lanjut Jazuli, agar keputusannya obyektif, kalaupun memang harus naik karena tidak ada solusi lain bisa dipertimbangkan. "Tetapi sebelum itu kita tidak bisa mengatakan naik, kan nggak bisa begitu."Pertimbangan itu, kata Jazuli, berlaku untuk seluruh komponen BPIH termasuk harga penerbangan. "Harga penerbangan juga variatif, juga yang menawarkan murah, tapi apakah spesifikasi dan komponennya pelayanan sama persis, ini harus kita lihat juga," pungkasnya.Seperti diketahui, dalam pembicaraan pendahuluan BPIH pada 31 Mei 2011, Kementerian Agama mengajukan usulan BPIH sebesar 3.847 dolar AS atau naik 505 dolar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3.342 dolar AS.

Kegiatan yang dijadwalkan akhir bulan Juni ini akan memfokuskan pada pengawasan kesiapan pemondokan, transportasi, dan katering. Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI akan meninjau langsung persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1432 H/2011 M. Kegiatan yang dijadwalkan akhir bulan Juni sampai awal Juli 2011 ini akan memfokuskan pada pengawasan kesiapan pemondokan, transportasi, dan katering."Saya kira harus ditinjau, mungkin akhir bulan ini. Anggota Panja akan dibagi dua," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/6).Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, menurut Karding, saat ini masih melakukan penyisiran indirect cost BPIH, sebagai salah satu upaya untuk mencari efisiensi BPIH tahun 2011. "Kita masih mengkaji serius masalah penerbangan. Dari tiga maskapai itu Batavia, Saudi Arabian Airlines, dan Garuda penawarannya berbeda-beda. Kita akan mendiskusikannya dengan Kementerian Perhubungan juga," ujar politisi PKB ini.Mengenai kemungkinan dipakainya acuan harga penerbangan dari Kementerian Perhubungan, Karding mengatakan ada kecenderungan harga dari Kementerian Perhubungan yang rata-ratanya 1.839 dolar AS akan dipakai. "Karena Kementerian Perhubungan mempunyai hitungan untuk ini," jelasnya.Karding menambahkan, Panja BPIH juga masih mendalami komponen lainnya yakni pemondokan dan katering. Kementerian Agama sendiri mengaku sudah menyelesaikan penyewaan pemondokan di Mekkah sebanyak 93 persen yang berada sekitar 2.500 meter dari Masjidil Haram. "Ya kita sulitnya di sana, sudah sejak awal menyewa sebelum ada pembahasan. Kita lihat saja nanti yang penting tidak ada penyalahgunaan," pungkas anggota DPR RI Dapil Jateng VI ini.

Menurut Karding, Komisi VIII akan meneliti efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Ditjen Pendis Kelompok Kerja (Pokja) Agama Komisi VIII DPR RI menggelar RDP dengan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama dengan agenda membahas RKA/KL tahun 2012. Dalam rapat tertutup ini, Pokja Komisi VIII ingin berupaya mengawal anggaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendis Kemenag yang jumlahnya cukup besar."Kita ingin betul-betul supaya perencanaannya matang, seluruhnya terkawal dengan baik," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6).Menurutnya, Komisi VIII akan meneliti efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Ditjen Pendis apakah sudah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) atau sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat.Mengenai pengakuan Kementerian Agama yang kesulitan memberikan beasiswa untuk siswa/siswi madrasah tahun ini, Karding menyatakan, penggunaan anggaran pendidikan masih difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana. "Masih banyak madrasah yang sarana dan prasarana belum memadai untuk kondisi sekolah yang kualitasnya baik, ya bertahaplah," pungkas politisi PKB ini.

Ongkos angkutan haji rata-rata dari 11 embarkasi keberangkatan haji tahun 2011 ini dipatok sebesar US$ 1.839 per orang. Ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang dipatok rata-rata US$ 1.733 per orang.

Sosialisasi diperlukan agar calon jemaah haji tidak ragu ketika disuntik vaksi meningitis. Kementerian Kesehatan kembali dipertanyakan soal kehalalan vaksin meningitis yang disuntikkan kepada calon jemaah haji pada tahun 1432H/2011M."Kami ingin meminta penegasan dari Kementerian Kesehatan terkait kepastian kehalalan vaksin supaya masyarakat tidak ragu," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran, dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/6).Pernyataan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII M. Oheo Sinapoy, yang mempertanyakan kehalalan vaksin meningtis dari China. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo meminta agar Kementerian Kesehatan menyosialisasikan kehalalan vaksin meningitis sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran calon emaah haji. "Meningitis halal atau tidak, perlu disosialisasikan," ujarnya.Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan ; Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, vaksin meningitis meningokokus ACW135Y, di sediakan dengan prasyarat dengan mempunyai izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Dan yang digunakan mulai tahun 2010 sudah memenuhi kehalalan sesuai dengan Fatwa MUI. "Kecukupan jumlah dosis vaksin sesuai dengan perhitungan kuota jemaah haji sebanyak 245.419 dosis. Mengenai vaksin yang berasal dari China itu sudah halal akan tetapi belum lolos di BPOM," jelasnya.

Pada tahun 2010, anggaran mencapai Rp 313 miliar karena dua kali membeli vaksin yang tidak halal. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, anggaran pelayanan kesehatan haji pada tahun 2011 sebesar Rp 296 miliar."Tahun 2010 lalu sampai sekitar Rp 313 miliar, itu disebabkan karena pembelian vaksin meningitis dua kali yang tidak halal, kemudian membeli lagi yang sesuai dengan fatwa MUI," kata Endang Rahayu Sedyaningsih dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).Menurutnya, alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 296 miliar mencakup 10 item kebutuhan di antaranya mulai dari pelatihan petugas kesehatan, obat-obatan, vaksin, operasional pelayanan, sewa Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Mekkah-Madinah, alat kesehatan, dan sarana prasarana.Dalam pelaksanaannya, Menkes mengakui masih banyak kendala yang dihadapi antara lain hasil pemeriksaan kesehatan belum sesuai dengan harapan, pembinaan belum optimal, masih banyak jemaah haji risiko tinggi, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) yang terlambat sehingga pembinaan singkat, dan tempat pelayanan kesehatan di kloter yang belum sesuai harapan.Ke depan, dia berharap agar pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai dengan harapan. Selain itu, dia juga berharap komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan terhadap jemaah, penetapan BPIH lebih cepat sehingga cukup waktu pemeriksaan dan pembinaan kesehatan, dan tersedianya tempat pelayanan di kloter/pondokan. Kemudian, lanjut Menkes, biaya pemeriksaan dan pembinaan masuk dalam komponen BPIH.