detikNews

KPK: UU Peternakan Terkait Kasus Patrialis Sudah Selesai di MK

KPK menegaskan UU Peternakan, yang terkait kasus Patrialis, sebetulnya sudah selesai dibahas. Tetapi ada celah yang dimanfaatkan Patrialis.

Selasa, 31 Jan 2017 23:44 WIB

detikNews

KPK Temukan Brankas Berisi SGD 11.300 di Kantor Penyuap Patrialis

KPK juga temukan brankas berisi belasan ribu Dolar Singapura di kantor penyuap Patrialis Akbar.

Selasa, 31 Jan 2017 21:15 WIB

detikNews

Diperiksa Lebih dari 7 Jam, Penyuap Patrialis: Saya No Comment

Basuki disebut menyuap Patrialis Akbar yang saat itu menjadi hakim konstitusi.

Selasa, 31 Jan 2017 18:23 WIB

detikNews

Tersangka Penyuap Patrialis Akbar Kembali Diperiksa KPK

Basuki mengatakan dirinya akan menjelaskan lebih rinci soal stempel itu setelah selesai pemeriksaan.

Selasa, 31 Jan 2017 11:28 WIB

Sepakbola

Iwan Setiawan Targetkan Bawa Persebaya Promosi

Pelatih Iwan Setiawan langsung menargetkan bisa membawa Persebaya Surabaya promosi ke kompetisi kasta tertinggi Indonesia -- Liga 1.

Selasa, 31 Jan 2017 11:17 WIB

detikNews

Penyuap Patrialis Mengaku Tak Tahu soal Stempel yang Disita KPK

Tersangka kasus dugaan suap UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Basuki Hariman, mengaku tidak tahu penemuan 28 stempel lembaga kantornya.

Selasa, 31 Jan 2017 01:33 WIB

detikNews

KPK: Ada Label Halal Berbagai Negara di Stempel yang Disita

KPK menemukan 28 stempel saat menggeledah kantor PT Sumber Laut Perkasa (SLP) terkait kasus dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan.

Senin, 30 Jan 2017 23:46 WIB

detikNews

KPK: Patrialis dan Kamaludin Bertransaksi di Lapangan Golf

KPK mengatakan tersangka suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Patrialis Akbar serta Kamaludin, bertemu di lapangan golf Rawamangun.

Senin, 30 Jan 2017 21:31 WIB

detikNews

KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Suap Patrialis Akbar

KPK memeriksa 3 tersangka kasus dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melibatkan Patrialis Akbar.

Senin, 30 Jan 2017 17:16 WIB

detikNews

Eks Ketua KPK soal Patrialis: Ini Penistaan Undang-Undang Dasar

Busyro menyebut kasus ini sebagai bukti belum maksimalnya pengawasan internal oleh MK. Dia berharap adanya keterlibatan publik untuk mengawasi MK.

Senin, 30 Jan 2017 16:52 WIB