Rapat internal Pansus BPJS DPR yang berlangsung di Komisi IX, Rabu (21/9) malam, berakhir tanpa kesepakatan. Satu fraksi dari sembilan fraksi yang ada di Pansus BPJS dikabarkan menolak untuk bersepakat dan mendukung penuh usulan pemerintah. Rapat internal pun akan dilanjutkan, Kamis (22/9) siang ini.

Pemerintah dan DPR RI menetapkan 5 orang sebagai direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan 7 orang Dewan Pengawas badan tersebut.

Tarik-menarik antara Pansus BPJS DPR dengan pemerintah terus terjadi. Terutama dalam menentukan apakah BPJS yang akan terbentuk terdiri dari BPJS I dulu terdiri dari BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian), atau sekaligus berbarengan dengan BPJS II (Pensiun dan Tunjangan Hari Tua/JHT).

Memiliki tubuh tinggi tentunya menjadi harapan dari kebanyakan orang. Namun studi terbaru menunjukkan bahwa wanita yang bertubuh tinggi memiliki risiko lebih besar menderita kanker.

Pemerintah mengaku sudah sepakat dengan DPR untuk memperpanjang masa pembahasan RUU BPJS. Segala hal tentang aturan tersebut dibicarakan pada masa sidang berikutnya.

Pemerintah dan DPR RI didesak untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi undang-undang. RUU ini penting untuk menjamin tercapai kesejahteraan rakyat terutama dari kelompok miskin.

Setelah terjadi deadlock dalam pembahasan soal transformasi empat BUMN asuransi, Pansus BPJS, boleh optimistis. Presiden SBY setelah bertemu dengan Pimpinan DPR di Istana Negara, menyetujui transformasi empat BUMN asuransi dan masa transisi.

Presiden SBY bertemu dengan pimpinan DPR di Wisma Negara. Pertemuan membahas penyelesaian RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah akan kehilangan 'mainan' saat peleburan empat BUMN asuransi, Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen, untuk dijadikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kesepakatan antara pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan dengan Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR, soal rencana transformasi menyeluruh terhadap 4 BUMN, dicabut.