Revisi UU Tipikor yang berada di tangan pemerintah menuai kritik pedas. Pemerintah dinilai berniat melemahkan pemberantasan korupsi. Salah satu poinnya mencabut kewenangan penuntutan KPK.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)sudah memiliki kemajuan. Namun apa kemajuannya, ia hanya meminta agar semua orang membaca draf RUU itu secara detail.

Hukuman yang mengandung efek jera bagi koruptor penting diberikan. Salah satunya adalah dengan memberikan pemberatan hukuman. Sedangkan bagi pengungkap kasus perlu diberikan penghargaan.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menolak adanya hukuman mati bagi para koruptor. Menurut Benny, hukuman mati bagi koruptor tidak efektif untuk menahan luasnya korupsi. Benny pun menawarkan 4 solusi.

Pendapat Ketua KPK Busyro Muqoddas agar koruptor diberi sanksi kerja sosial pada Sabtu dan Minggu dengan memakai baju koruptor, mendapat dukungan. Selain hukuman secara yuridis formal, koruptor harus diberi sanksi sosial agar jera.

Bukan hanya hukuman mati yang bakal raib dari UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal soal hukuman seumur hidup juga kemungkinan besar dihilangkan. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengklaim, hukuman lama untuk para koruptor bukan hal penting.

Ketua KPK Busyro Muqoddas ingin revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberi spirit baru untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada para koruptor harus memiliki efek jera dan sanksi sosial.

Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi perbincangan karena sejumlah pasal yang akan dihilangkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai adanya upaya pelemahan KPK.

Anggota DPR Nasir Djamil menyayangkan seandainya revisi UU Tipikor benar melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Nasir akan meminta penjelaskan secara keseluruhan revisi UU Tipikor itu saat pembahasan nanti di DPR.

ICW menemukan sejumlah kejanggalan dalam draft revisi UU no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. KPK pun menilai draft itu kurang lengkap untuk dapat efektif dalam memberantas tindak korupsi.