detiksearch

detikNews

Pemerintah Hargai Keputusan DPR Tolak Perpu Plt KPK

Pemerintah dapat memahami keputusan DPR menolak Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Plt Pimpinan KPK. Pemerintah akan mengajukan RUU Pencabutan Perpu No 4 Tahun 2009 pada masa sidang DPR yang akan datang.

Kamis, 04 Mar 2010 16:40 WIB

detikNews

ICW Akan Adukan Korupsi KBRI Thailand ke KPK & Satgas

ICW menengarai ada intervensi politik terkait penghentian kasus dugaan korupsi KBRI Thailand. Untuk itu, penghentian kasus ini akan diadukan ke KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Minggu, 24 Jan 2010 10:10 WIB

detikNews

Percakapan Anggodo-Ong Yuliana Jadi Pengantar

Buku "Membongkar Gurita Cikeas, Di Balik Skandal Bank Century" karya Dr George Junus Aditjondro menuai kontroversi. Seperti apa buku ini?

Minggu, 27 Des 2009 13:44 WIB

detikNews

13 Jurus Melumpuhkan KPK

Pemberantasan korupsi di era Presiden SBY diprediksi bisa lebih memburuk di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, di era SBY inilah terdapat upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis.

Rabu, 09 Des 2009 18:53 WIB

detikNews

RPP Penyadapan Dinilai Sangat Subyektif

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penyadapan dinilai sangat subyektif. Kalau jadi disahkan, PP penyadapan hanya berlaku sebelum UU yang mengatur penyadapan diketok palu.

Senin, 07 Des 2009 19:32 WIB

detikNews

Jika Cinta Polisi, Presiden Harus Pecat Kapolri

Penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dianggap sebagai satu kasus kesewenang-wenangan polisi. Indonesian Police Watch pun meminta SBY segera memberhentikan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dari jabatannya.

Senin, 02 Nov 2009 17:10 WIB

detikFinance

Proses Seleksi Anggota BPK Oleh DPR Menyalahi Undang-Undang

Proses seleksi fit and proper test calon anggota baru BPK sangat tidak melegitimasi UU No 15 Tahun 2006. Saat proses seleksi berlangsung, publik tidak diberi ruang untuk mengawal karena prosesnya yang tertutup.

Rabu, 14 Okt 2009 16:34 WIB

detikNews

SBY Dinilai Salah Menafsirkan UU KPK

Penerbitan Perpu pelaksana tugas pimpinan KPK dianggap langkah keliru. Secara yuridis, Presiden SBY telah salah menafsirkan UU KPK, khususnya Pasal 33 UU No 30/2002.

Rabu, 23 Sep 2009 12:13 WIB