detikNews

KPK akan Ungkap soal OTT Patrialis Akbar Sore ini

KPK akan menjelaskan tentang OTT terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar pada sore ini.

Kamis, 26 Jan 2017 14:14 WIB

detikNews

OTT Patrialis Akbar Terkait Permohonan Uji Materi

KPK menangkap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Penangkapan itu terkait dengan dugaan penyuapan soal uji materi undang-undang.

Kamis, 26 Jan 2017 12:19 WIB

detikNews

Ketua MK Dukung KPK Usut Kasus Patrialis Akbar

Arief menjamin bahwa secara kelembagaan, MK bersih dari tindakan koruptif. Apa yang dilakukan Patrialis memukul dirinya dan seluruh hakim konstitusi.

Kamis, 26 Jan 2017 12:12 WIB

detikNews

KPK Sebut Korupsi Sumber Daya Alam Kasat Mata

Direktur Litbang KPK Sulistianto bicara soal korupsi sumber daya alam (SDA) dalam sebuah diskusi bertajuk 'Alam Lestari Tanpa Korupsi'.

Rabu, 25 Jan 2017 18:42 WIB

detikNews

Kasus e-KTP, KPK Periksa Perusahaan AS yang Tagih Utang ke Mendagri

Penyidik KPK memanggil Presiden Direktur PT Biomorf Lone Indonesia, Kevin Johnson, terkait dengan dugaan korupsi di proyek e-KTP.

Rabu, 18 Jan 2017 13:16 WIB

detikNews

Jual-Beli Jabatan PNS Mencuat, Sumarsono: Sistem di DKI Lebih Baik

Sumarsono menyatakan pelaksanaan proses rekrutmen dan promosi jabatan di DKI Jakarta lebih baik dibanding daerah lain.

Senin, 16 Jan 2017 19:13 WIB

detikNews

Bambang Widjojanto: Pemimpin Itu Selalu Membuat Orang Bahagia

Bambang Widjojanto memaparkan karakter pemimpin menurutnya. Mantan pimpinan KPK itu kini menjadi timses Anies-Sandi.

Minggu, 08 Jan 2017 03:41 WIB

detikNews

Kasus Suap Pajak, KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

KPK menelusuri dugaan adanya pihak lain yang terkait dengan kasus suap pengurusan pajak yang melibatkan Country Director PT EKP, Rajesh.

Kamis, 05 Jan 2017 22:26 WIB

detikNews

Endus Korupsi di Sengketa Tanah, Komnas HAM Minta Dukungan KPK

Komnas HAM mendatangi KPK untuk meminta bantuan dalam penanganan kasus perampasan tanah yang sering ditanganinya.

Selasa, 03 Jan 2017 16:42 WIB

detikNews

Dinasti Politik: Sempat Dilarang, Belakangan Dilegalkan MK

MK menghapus pasal "dinasti politik" dalam UU Pilkada dengan alasan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Minggu, 01 Jan 2017 13:46 WIB