Polemik soal dugaaan pemerasan anggota DPR ke BUMN masih terus bergulir. Meski begitu, Menteri BUMN Dahlan Iskan enggan untuk melapor ke KPK. Apa alasan Dahlan?

Dahlan Iskan tak mau buru-buru melaporkan oknum anggota DPR RI yang diduga melakukan pemerasan. Dahlan malah mempersilakan BK DPR yang bergerak.

Hartai Murdaya akan segera diadili. Dia berharap perkaranya segera selesai dan bisa kembali hidup normal sebagai pengusaha.

Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mencopot siapapun direksi BUMN yang terbukti melakukan kongkalikong dengan lembaga lain termasuk dengan oknum DPR.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) malah senang anggotanya di DPR termasuk satu dari 6 nama yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke BK DPR. Kenapa?

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan akhirnya memenuhi janjinya melaporkan sisa nama politikus DPR yang diduga 'memalak' BUMN kemarin. Tapi, alih-alih mengirimkan 8 nama, Dahlan ternyata hanya mengirimkan enam nama. Itupun dikirimkan melalui surat.

Menteri BUMN Dahlan Iskan berani mengungkap praktik kongkalikong antara BUMN dan DPR. Langkah Dahlan patut diapresiasi untuk membersihkan lembaga negara. Tapi adakah menteri yang berani setelah Dahlan?

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Sumaryoto disebut sebagai salah seorang anggota dewan yang memeras BUMN. Menanggapi tuduhan itu, Sumaryoto siap lakukan pembuktian terbalik.

Menteri BUMN Dahlan Iskan telah melaporkan nama dan modus pemerasan BUM yang dilakukan anggota DPR. Namun langkah itu dinilai tidak cukup, Dahlan harus meneruskan laporannya ke KPK.

Anggota Komisi XI Sumaryoto dan anggota Komisi VI Idris Laena terancam dipecat karena disebut meminta upeti kepada BUMN. Langkah pemberhentian kedua anggota dewan itu didukung PKS jika keduanya memenuhi unsur adanya pemerasan.