Kubu Agung Laksono kembali mengirim surat ke Ketua DPR Setya Novanto. Surat ini berisi penegasan bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah pimpinan Agung Laksono dan Ketua Fraksi Golkar di DPR adalah Agus Gumiwang.

Staf Ahli Menkum HAM Ma'mun menyatakan Kemenkum dan HAM tetap berencana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentang pembatasan remisi terhadap koruptor. Rencana ini terus ditentang oleh KPK.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo yang merupakan loyalis Aburizal (Ical) mengibarkan bendera perang ke Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan itu dinilai berlebihan oleh Partai NasDem yang bernaung di bawah payung KIH, pendukung pemerintah.

Politikus KMP di DPR ramai-ramai menggalang hak angket yang ditujukan ke Menkum HAM Yasonna Laoly. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung langkah itu.

Wacana Menkum HAM merevisi PP 99 tahun 2012 dikritisi karena diduga akan melonggarkan pemberian remisi terhadap koruptor. Jika presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana revisi itu, maka bisa bertentangan dengan program Nawa Cita.

Fraksi-fraksi KMP mengadakan rapat di ruang Fraksi Golkar DPR RI membahas hak angket untuk pemerintah. Perwakilan PAN yang ikut dalam rapat itu pasif, bahkan tak ikut foto bersama. PAN mendukung hak angket atau tidak?

Aburizal Bakrie menggencarkan perlawanan dengan menggandeng rekan-rekannya di Koalisi Merah Putih. Kubu Agung Laksono pun tak ambil pusing karena merasa Golkar sudah keluar dari KMP.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) berkukuh akan melayangkan gugatan ke PTUN atas Surat Keputusan Kemenkum HAM mengesahkan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.

Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengancam akan menggalang dukungan dari Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mencopot Mahyudin dari kursi Wakil Ketua MPR karena loncat ke kubu Agung. Apa kata Mahyudin soal ancaman ini?

Setelah mendapat pengesahan dari Menkum HAM, Ketum Golkar Agung Laksono langsung merapatkan barisan. Siang ini pihaknya mengumpulkan anggota Fraksi Partai Golkar untuk menyamakan visi.