MK menghargai usaha pemerintah dan DPR yang telah merevisi UU 24 Tahun 2003 tentang MK. Revisi atas UU tersebut baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR.

DPR mengesahkan revisi perubahan atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui pengesahan UU MK itu.

DPR rencananya akan mengesahkan revisi atas perubahan UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan ini akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Selatan.

RUU Desa yang diberikan Kemendagri ke Baleg DPR atas desakan kepala desa dari Parade Nusantara, baru merupakan draf mentah. Sikap pihak Kemendagri yang tidak menjelaskan hal tersebut disesalkan.

RUU Desa yang diserahkan pemerintah karena desakan kepala desa dari Parade Nusantara ternyata belum resmi. Sebab, setiap draf RUU resmi pemerintah pasti dikirimkan Presiden langsung ke Pimpinan DPR.

Baleg DPR gagal menentukan opsi parliamentary treshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk dicantumkan dalam Revisi Undang-undang Pemilu no 10 tahun 2008. Baleg menyerahkan keputusan nilai ambang batas PT pada rapat paripurna pekan depan.

Demonstrasi yang digelar 5 ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta akhirnya membubarkan diri. Lalu lintas di depan Gedung DPR yang sempat macet pun mulai lancar.

Perjuangan para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), akhirnya mendapat kemajuan berarti. Mereka berhasil mendesak pemerintah menyerahkan RUU Desa ke DPR.

Usaha keras para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan membawa RUU tentang Desa ke Baleg DPR hari ini juga.

Anggota Komisi IV bukan hanya menertawakan humor Jimly, tapi juga teringat penegak hukum Indonesia. Memberikan masukan soal RUU Rancangan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) di Komisi IV, adalah pengalaman pertama bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Biasanya, aku Jimly, dia diundang oleh komisi yang membidangi masalah hukum termasuk Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Saya bukan ahli masalah hutan, tapi saya akan memaparkan dalam sudut pandang orang kota," ujarnya di ruang sidang Komisi IV dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum, Jumat (17/6). Jimly kemudian memaparkan soal pentingnya penegakan hukum bagi para pembalak liar, yang selama ini masih lemah alias tumpul. Bahkan pembalak liar hanya bahan pemerasan aparat saja. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia ini pun berkisah suatu masa di sebuah negara di Afrika."Dulu di Afrika, aparat polisi, jaksa dan hakim dikenal tukang peras," jelasnya. Diceritakan Jimly, seorang tersangka akan diperas habis oleh kepolisian meski hanya sebentar. Lepas dari tangan polisi kemudian berpindah ke tangan jaksa. Di tangan jaksa pun pemerasan terus terjadi dan lebih lama dibandingkan ketika masih di kepolisian. Setelah selesai di tangan kejaksaan, kemudian tersangka yang malang itu ; diserahkan ke tangan hakim untuk diadili. Tapi para hakim melihat tersangka ini sudah habis segala-galanya alias bangkrut secara finansial."Wah, hanya tinggal tulang-tulangnya saja," begitu hakim berpikir yang juga berusah memeras. ;Namun hakim lain tak kehilangan akal. "Oke, dia tinggal tulangnya saja, tapi kan banyak sumsumnya," kata hakim pemeras itu sambil tersenyum.Mendengar kisah tersebut, sontak seluruh anggota Panja RUU P3L tergelak. Tentu saja mereka bukan hanya menertawakan humor Jimly, tapi juga teringat penegak hukum di sini. "Kalau RDPU-nya di Afrika, pasti ceritanya tentang penegak hukum di Indonesia," ujar Rofi' Munawar dari Fraksi PKS. Jimly sekali lagi mengingatkan, itu hanya kisah dari Afrika. "Itu juga dulu, sudah lama," jelasnya sambil tersenyum simpul penuh makna sindiran. ; ; ; ; ; ; ; ;