Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono menghormati pernyataan Ketua MK Mahfud MD beberapa waktu yang mengatakan bahwa sistem yang buruk di DPR membuka potensi praktik jual beli pasal. Namun, ia menyayangkan pernyataan itu datang dari Mahfud selaku ketua salah satu institusi negara.

Ketua FPD DPR M Jafar Hafsah menegaskan tak ada jual beli pasal di DPR. Yang ada adalah anggaran pembahasan UU dari departemen terkait.

Ini lagi-lagi kebiasaan buruk anggota DPR yang terhormat. Pansus Pemilu DPR mengundang pimred media massa pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 10.00 WIB, mereka tak hadir. Para pimred pun walk out!

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Ignatius Mulyono juga membantah pernyataan Ketua MK Mahfud MD tentang praktik jual beli pasal dalam pembahasan UU di DPR. Ignatius pun menyesalkan pernyataan tersebut.

Peristiwa lucu terjadi di Baleg DPR, ketika akan mengesahkan RUU tentang Industri Pertahanan dan Kemanan usulan dari Komisi I, Rabu (16/11). Ketua Baleg dan wakilnya telah hadir di ruang Baleg bersama beberapa anggota Baleg lainnya. Mereka hanya menunggu pimpinan Komisi I. Ternyata, pemimpin Komisi I sedang ke Bali.

Banyaknya undang-undang yang dibatalkan MK tidak semata-mata kesalahan DPR. Harus ditelusuri penyebab-penyebabnya di hulu. Apalagi, finalisasi UU melibatkan pemerintah dan DPR sekaligus.

Pemanggilan bos media dinilai salah alamat karena seharusnya DPR memanggil lembaga yang berwenang dalam regulasi seperti Kemenkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Terjunnya beberapa bos media ke ranah politik mengkhawatirkan kalangan Senayan. Pansus revisi UU Pemilu berencana memanggil bos media dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR.

Partai kecil dan menengah anggota poros tengah akan mengambil sikap tegas menghadapi arogansi partai besar. Pilihannya adalah PT yang lebih moderat, atau boikot pembahasan Revisi UU Pemilu.

Beda politisi, beda lagi sebutannya terhadap koalisi parpol yang memperjuangan ambang batas parlemen. Anggota Komisi II DPR asal Partai Hanura, Akbar Faizal, mengatakan koalisi ini bernama Koalisi Penyelamat Demokrasi yang memperjuangkan PT 2,5 persen.