Komisi VIII DPR RI memberikan kebebasan kepada Kemenag untuk memutuskan maskapai penerbangan haji tambahan selain Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Kemenag juga sedang mengkaji terkait kesiapan dan tawaran yang diajukan pihak Batavia Airlines.

Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI akan kembali melakukan pembahasan penggunaan hasil optimalisasi setoran awal BPIH (indirect cost) dengan Panja BPIH Pemerintah pada Kamis (4/8).

Memasuki bulan suci Ramadhan 1432 H/2011 M, pengusaha tempat hiburan malam diimbau bisa menghormati mayoritas umat Islam yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci ini. Caranya, dengan menutup usaha hiburan malam sehingga tidak menodai bulan suci dan menyinggung perasaan umat Islam.

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI meninjau langsung ke lokasi bencana letusan Gunung Lokon di Tomohon, Sulawesi Utara. Dari pemantau langsung pada Selasa (26/7), tim menilai penanganan korban bencana berjalan dengan baik.

Mantan Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis disebut menerima uang Rp 200 juta dari terdakwa kasus korupsi pengadaan Alkes flu burung tahun 2006 di Kemenko Kesra, Soetedjo Yuwono. Diam-diam Emir sudah mengembalikan duit itu kepada KPK.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran rata-rata BPIHTahun 1432 H/2011 M sebesar Rp 30.771.900. Namun biaya tersebut nantinya akan berlaku berbeda tergantung embarkasi. 

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah berencana menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432 H/2011 M pada Kamis (21/7). Hal itu dilakukan agar calon jemaah haji mendapatkan kepastian biaya yang harus dilunasi.

Komisi VIII menargetkan batas akhir pembahasan sampai akhir Juli dan diharapkan harga penerbangan bisa mencapai kesepakatan. Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432H/2011 masih terus berlanjut. Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII dan Panja Pemerintah belum mencapai kesepakatan terkait komponen yang harus dibayarkan oleh jemaah haji (direct cost) terutama biaya pemondokan dan harga penerbangan. Panja BPIH Komisi VIII dan Panja Pemerintah dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan BPIH pada Senin (18/7) malam."Masih ada perbedaan soal harga perumahan. DPR masih mengupayakan supaya turun dari 3.700 riyal. Kemudian soal penerbangan masih belum sama sekali, kita masih lobi dan hasil lobi itu baru 15 dolar turunnya. Kita akan coba terus," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/7).Menurutnya, Komisi VIII menargetkan batas akhir pembahasan ini sampai akhir Juli dan diharapkan harga penerbangan bisa mencapai kesepakatan. "Pokoknya harga penerbangan harus turun. Kita masih hitung detailnya masih diformulakan," tandas politisi PKB ini.Tak hanya penerbangan saja, lanjut Karding, Komisi VIII terus mengupayakan ; agar dibuka ruang partisipasi maskapai penerbangan selain Garuda dan Saudi Arabian Airlines untuk melayani jemaah haji pada tahun 2011."DPR kan hanya meminta supaya dibuka ruang karena selaras dengan UU Persaingan Usaha. Soal yang menunjuk kementerian kita tidak punya kewenangan sampai menyepakatinya harus ya, harus tidak," ujarnya.Meski semua itu tergantung dari Kementerian Agama, diakuinya, sudah terlihat ada titik terang. "Sepertinya tahun ini akan dipakai walaupun kuotanya kecil, karena harus dilihat dulu. Kalau nggak pernah dibuka akan bermanja-manja ria semua," pungkasnya.

RUU tentang Penanganan Fakir Miskin akan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (21/7) mendatang. Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (21/7) mendatang."Setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi atau pandangan mini fraksi ini, apakah RUU tentang Penanganan Fakir Miskin bisa disepakati? Ya. Alhamdulillah," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding seraya mengetuk palu sidang yang dilanjutkan penandatanganan lembar pengesahan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/7).Dia bersyukur atas selesainya pembahasan dan disepakatinya RUU yang menjadi inisiatif Komisi VIII DPR ini. "Alhamdulillah kita bersyukur bahwa RUU yang pertama dari inisiatif Komisi VIII DPR ini selesai, meskipun masih harus melewati tahapan di paripurna, kita berbahagi ini RUU ini menjadi produk pertama Komisi VIII. Mudah-mudahan ini membawa berkah," ujar Politisi PKB ini.Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Segaf Al Jufri menyatakan, apabila RUU tentang Penanganan Fakir Miskin telah disahkan menjadi Undang-undang, Kementerian Sosial siap menjalankan dan melaksanakan Undang-undang tersebut. "Kementerian Sosial akan mempertajam dan memperluas program-program peningkatan Sumber Daya Manusia, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada," katanya.Diakuinya, RUU ini memang sudah dinantikan oleh masyarakat, hasil kerja panja Komisi VIII dan pemerintah dalam penyusunan RUU ini salah satu bukti nyata memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya fakir miskin."Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dicatat sebagai amal baik, dan bisa segera diaplikasikan untuk masyarakat," pungkasnya.

Mantan caleg PAN dari Dapil Bengkulu I Patrice Rio Capella, melaporkan dugaan pemalsuan surat suara ke Mabes Polri. Hal itu dia lakukan karena MK membuat putusan untuk seorang anggota DPR dari FPAN.