detikNews

Agung Laksono: Revisi UU Punya Potensi Lemahkan KPK

Bagi Agung Laksono, revisi UU KPK yang akhirnya masuk agenda prolegnas 2015 bisa berpotensi malah melemahkan lembaga antikorupsi itu.

Kamis, 25 Jun 2015 15:08 WIB

detikNews

Pemerintah dan DPR Bisa Cabut Revisi UU KPK, Begini Mekanismenya

Revisi UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Kamis, 25 Jun 2015 11:12 WIB

detikNews

JK: Pemerintah Belum Teken Usulan Revisi UU KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Presiden  Joko Widodo (Jokowi) belum meneken usulan revisi UU KPK.

Rabu, 24 Jun 2015 13:43 WIB

detikNews

Jokowi Menolak, DPR Tak Bisa Lanjutkan Pembahasan Revisi UU KPK

Presiden Jokowi menolak rencana revisi UU KPK. Seharusnya DPR tidak bisa melanjutkan agenda pembahasan terkait revisi UU KPK tersebut.

Rabu, 24 Jun 2015 10:04 WIB

detikNews

NU: Kalau Revisi UU KPK Memperlemah, Kita Tolak

Revisi UU KPK saat ini masih terus digodok di DPR. Sikap ini terus menuai penolakan karena dinilai akan melemahkan KPK.

Senin, 22 Jun 2015 14:45 WIB

detikNews

Selain Kaset Mengaji, Kini JK Kritik Sound System Masjid

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) sempat menyuarakan kritikannya agar marbot mesjid harusnya mengaji.

Senin, 22 Jun 2015 13:31 WIB

detikNews

35 Nama Calon Pimpinan KY, Dari Pemecat Anak Jenderal hingga Eks Kasir Toko

Pansel KY meluluskan 35 nama. Dari 35 nama itu dipilih 7 orang dari unsur hakim/eks hakim, praktisi, akademisi dan tokoh masyarakat. Siapa mereka?

Senin, 22 Jun 2015 09:12 WIB

detikNews

Ini 5 Poin Penting Peluang Pelemahan KPK dalam Revisi UU KPK

Dalam wacana revisi UU KPK tahun 2015, ICW menyebut ada 5 poin krusial yang harus dicermati dan dapat menjadi peluang pelemahan KPK. Apa saja?

Minggu, 21 Jun 2015 14:51 WIB

detikNews

Pukat UGM: Revisi UU KPK Hanya Wacana

Setiap ada tindakan yang dilakukan KPK selalu mendapat respons dan ancaman akan dilakukan revisi dengan UU KPK, tapi itu sebatas wacana saja.

Sabtu, 20 Jun 2015 14:40 WIB

detikNews

Kemenkum HAM Akui Dorong Revisi UU KPK Dipercepat di 2015

Namun Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Wicipto Setiadi menyatakan bahwa rencana revisi UU KPK tak bisa langsung ditarik. Kenapa?

Sabtu, 20 Jun 2015 09:51 WIB