Wacana DPR membentuk Pansus Pilpres menuai banyak penolakan. KPU berharap wacana itu benar-benar dipertimbangkan dengan matang.

Pelaksanaan pemilu presiden dipastikan selesai dengan diketoknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Joko Widodo sebagai presiden terpilih. KPU akan 'menghadap' DPR untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilu.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Adanya wacana pembentukan Pansus Pilpres oleh sejumlah anggota dewan di parlemen dinilai berlebihan dan tergolong upaya makar. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan putusan sengketa hasil Pilpres dan harus dihargai sebagai hasil yang final.

MK telah menolak gugatan Tim Prabowo-Hatta terhadap Pilpres 2014. Namun sekelompok pengacara yang berkukuh melanjutkan sengketa hasil Pilpres 2014.‎

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar masyarakat kembali ke kehidupan seperti biasa. Proses Pilpres sudah selesai, masyarakat sebaiknya kembali seperti dahulu penuh dengan persaudaraan.

Usai keputusan MK yang mengandaskan gugatan pihak capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kini Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengharapkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Cerita panjang ini diawali penolakan kubu Prabowo-Hatta atas penetapan KPU. Sejumlah langkah hukum dan politis menjadi agenda selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Prabowo dan memantapkan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2014. Jalan Jokowi-JK mantap menatap tangga Istana tidaklah mudah.

Jusuf Kalla (JK) ingin bergerak cepat menata pemerintahan selanjutnya menyusul putusan MK. JK, bersama Jokowi, akan segera bertemu dengan SBY untuk membahas persiapan pemerintahan baru.