PPATK merupakan kunci penting dalam proses audit investigatif BPK terhadap Bank Mutiara (dulu Century). BPK kesulitan menembus akses data aliran dana bank Century.

Sekarang Cicak (KPK) tidak hanya melawan Buaya (Polri). Kali ini Cicak sudah berhadapan dengan Presiden yang dinilai mendukung penuh upaya kriminalisasi KPK.

Pernyataan Jampidsus Marwan Effendy tentang tidak adanya unsur pidana dalam pencairan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century dinilai sangat politis. Sebab hasil final audit investigasi oleh BPK belum juga dilansir.

Penambahan jabatan setingkat menteri, Kepala Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dijabat Kuntoro Mangkusubroto, dinilai Mantan Ketua MA Bagir Manan bentuk ketakutan pemerintah.

Proses seleksi fit and proper test calon anggota baru BPK sangat tidak melegitimasi UU No 15 Tahun 2006. Saat proses seleksi berlangsung, publik tidak diberi ruang untuk mengawal karena prosesnya yang tertutup.

Ketua TII Todung Mulya Lubis angkat bicara soal hasil pemeriksaan Itwasum Mabes Polri atas Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Keputusan itu bisa dilakukan uji publik.

Anggota Tim Lima, Todung Mulya Lubis meminta publik agar memberikan kesempatan kepada 3 Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan perannya. Kinerja mereka nantinya akan memperlihatkan apakah mereka sesuai harapan publik atau sebaliknya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak turut campur dalam pemilihan Plt Pimpinan KPK. Ini untuk menunjukan independensi KPK setelah Perppu dikeluarkan.

Jika kekosongan pimpinan KPK sudah diisi oleh 3 pelaksana tugas (plt) terpilih, mereka diminta menunjukkan konsistensinya dalam pengusutan kasus Bank Century. Jangan sampai kasus yang diduga melibatkan petinggi polri ini berhenti di tengah jalan.

KPK harus mengusut keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji dalam kasus Bank Century. Jika Susno diduga telah menerima uang, pertanggungjawaban pidana Susno harus dikejar.