Kejati Jabar membantah mendapatkan tekanan dalam menangani kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung. As Pidsus Kejati Jabar Fadil Zumhanna menyatakan tak pandang bulu meski kasus ini menyeret nama sejumlah pejabat.

Aspidsus Kejati Jabar Fadil Zumhanna menyatakan bahwa mereka harus berkali-kali mengevaluasi berkas dakwaan kasus korupsi bansos. Ia pun mengelak disebut pelimpahan berlarut-larut.

Proses penanganan kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung telah berlangsung setidaknya sejak September 2011. Namun hingga kini kasus ini tak kunjung masuk ke meja hijau.

Ketua DPRD Jateng Murdoko dan Wakil Ketua DPRD Jateng M Reza Kurniawan tersandung kasus korupsi. BK DPRD belum menentukan sikap, karena belum ada keputusan hukum terhadap keduanya.

Kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung saat ini tengah di konsultasikan Kejati Jampidsus di Kejaksaan Agung. Kejati Jabar menilai kasus yang cukup menyita perhatian ini perlu diproses dengan hati-hati sehingga harus diteliti terlebih dahulu.

Pilkada DKI Jakarta harus dijaga. Jangan sampai terkotori oleh dana kampanye haram. Pilkada DKI adalah cerminan politik nasional.

Kejati Jabar menurunkan empat orang jaksa penuntut umum untuk menangani berkas perkara untuk 5 tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemkot Bandung.

5 berkas tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung, Yanos, Lutfan, Uus, Firman dan Rohman dinyatakan selesai di tingkat penyidikan dan dilimpahkan untuk tahap dua pada jaksa penuntutan umum

Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda kembali mendatangi Kejati Jabar, Rabu (7/3/2012). Ia datang untuk menyarahkan sejumlah berkas terkait kasus korupsi dana bansos APBD Kota Bandung 2009-2010.

Perhitungan kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung oleh BPKP akhirnya selesai juga. Jumlah kerugian akibat penyalahgunaan dana bansos 2009-2010 mencapai Rp 9,8 miliar.