Draf usulan revisi Undang-undang KPK saat ini sudah sampai di Baleg DPR. Revisi terhadap lembaga superbody ini terus menuai polemik, karena disinyalir justru melemahkan KPK. Baleg DPR mempertanyakan beberapa pasal dalam draf usulan RUU KPK itu.

Revisi Undang-Undang KPK sebetulnya masih belum perlu. Namun bila memang harus ada perubahan, aturan itu wajib memperkuat KPK, terutama dalam anggaran.

Revisi UU KPK yang saat ini sudah masuk Baleg DPR. Rencanan DPR merevisi UU tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Fraksi PKS dengan tegas menolak rencana revisi UU tersebut, karena KPK tidak boleh dilemahkan.

PPP mengusulkan beberapa revisi dalam draf UU Pilpres. Ada enam poin yang diusulkan oleh PPP, diantaranya adalah mengusulkan penurunan presidential threshold (PT) ke angka 3,5%, karena menilai saat ini Indonesia krisis pemimpin.

Draft usulan revisi UU KPK saat ini sudah ada di tangan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sehingga Baleg memegang peranan penting keberlanjutan usulan revisi UU tersebut.

Revisi UU KPK disinyalir justru melemahkan KPK. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

PAN tak sepakat jika UU Pilpres digunakan untuk menjegal salah seorang capres, termasuk Prabowo. PAN mendukung pemilihan presiden yang demokratis.

Pakar Hukum Pidana dari UI, Indriyanto Seno Adji, berharap DPR tidak mempreteli kewenangan KPK melalui revisi UU Nomor 30/2002. Kewenangan yang dimiliki KPK saat ini cukup menopang kinerja pemberantasan korupsi.

Fraksi Golkar belum mengambil sikap terkait usulan draf UU KPK yang akan membonsai beberapa kewenangan KPK. Golkar akan mendengar masukan para ahli dan menunggu proses harmonisasi di Baleg.

Revisi UU KPK yang saat ini sedang diharmonisasi di Baleg DPR dinilai tidak selaras dengan maksud dan cita-cita pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, revisi UU KPK harus dikaji ulang dan diperbaiki.