BPKP sedang melakukan audit investigatif terhadap pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014. BPKP menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan yang bisa merugikan keuangan negara.

Tensi di Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta meninggi lagi. Dugaan anggaran siluman mencuat kala ditemukan adanya penyisipan proyek pengadaan UPS pada APBD 2015.

Kegeraman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI mengenai APBD 2015 berujung ke jalur hukum. Ahok telah melaporkan indikasi proyek fiktif alias dana siluman itu ke KPK.

Salah satu poin yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015 adalah alokasi dana pengelolaan Taman Monas.

Pengadaan uniterruptible power system (UPS) dalam RABPD DKI Jakarta tahun 2015 rupanya tak hanya untuk sejumlah sekolah. Ada 55 kelurahan dan 8 kecamatan di Jakarta Barat juga mendapat 'jatah'.

Gelombang dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus bermunculan. Di media sosial, dukungan untuk Ahok yang tengah dihadapkan dengan hak angket DPRD DKI ramai diperbincangkan.

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Ini pula membuat netizen tergerak menggalang dukungan untuk Ahok.

Presiden Jokowi angkat bicara soal dana siluman APBD DKI yang jadi pangkal perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus DPRD DKI.

Anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk menerbitkan buku Trilogi Ahok dan hanya terdapat di draft APBD DKI versi DPRD. Kadisdik DKI Arie Budiman mengaku tidak tahu menahu soal ini.

‎Rupanya Pemprov DKI menggunakan e-budgeting tidak hanya untuk transparansi perencanaan, penggunaan dan pengelolaan anggaran. e-Budgeting juga digunakan sebagai jebakan batman untuk para koruptor. Hal ini dijelaskan oleh Gubernur DKI Ahok.