PPP masih terbelah dalam dua kubu, menyusul dua Muktamar berbeda. Kubu Suryadharma Ali yang menggelar Muktamar di Jakarta, akan segera menyerahkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk disahkan.

Ludwig Franz Willibald juga melayangkan gugatan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan perkara tersebut sudah disidangkan.

Panggilan terkait dengan keputusan Menkum mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy (Romi).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan masih akan meniliti polemik yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yasonna yakin akan menang jika persoalan tersebut dibawa ke PTUN.

Dua kubu kepemimpinan di PPP yakni Romi dan Djan Faridz masih saling klaim keabsahan kepengurusan. Jalan islah yang digadang-gadang kedua kubu belum juga terwujud. Mungkinkah islah terjadi?

Hari ini kegiatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly cukup padat. Politisi PDIP itu beraktivitas dari pagi, hingga pulang larut malam dari kantornya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir Menkum HAM Yasonna H Laoly agar tak bermain dengan kepentingan politik terkait status kepengurusan PPP yang sah. Kata Fadli, pihaknya juga akan melakukan hak interpelasi. Ini penjelasan Laoly.

PTUN Jakarta memerintahkan Polri untuk membuka hasil Puslabfor yang dimohonkan pihak terkait. Padahal sesuai aturan, hasil Puslabfor hanya bisa diperlihatkan kepada penyidik semata.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini memiliki dua ketua umum hasil muktamar, yaitu Romahurmuziy dan Djan Farid. Kementerian Hukum dan HAM akan mempelajari hasil muktamar kedua kubu yang saling berseberangan tersebut.

‎Partai Demokrat memberhentikan beberapa anggotanya yang sudah dilantik sebagai anggota DPR, sehingga perlu diganti. Ketua DPD Irman Gusman mengingatkan proses recall itu bisa melanggar kedaulatan rakyat.