DPR RI memasuki masa reses (libur sidang). Sejumlah agenda ke luar negeri pun disiapkan, mulai dari negara-negara di Asia, Eropa hingga Afrika.

3 Menteri dari PKS dipanggil ke kediaman Presiden SBY di Cikeas, Bogor, pada Minggu (9/10) lalu. Kendati Mensos Salim Segaf Al Jufri berhalangan hadir, namun Salim memastikan PKS dalam soal reshuffle sangat smooth dan tak ada pressure pada Presiden.

Wacana pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR sah-sah saja pasca terkuaknya praktik calo anggaran. Namun jika Banggar dibubarkan, pemerintah bakal repot.

Peristiwa pembagian zakat yang berujung ricuh hampir terjadi setiap menjelang Idul Fitri. Untuk mencegah hal itu terulang kembali, para muzakki yang hendak memberikan zakat, infak ataupun shodaqohnya bisa menyalurkannya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami bukti keterlibatan mantan Ketua Banggar DPR, Emir Moeis dalam kasus korupsi Alkes. Hingga saat ini, belum ada rencana pemanggilan politisi PDIP itu ke KPK.

Mantan Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis telah mengembalikan penerimaan uang Rp 200 juta dari terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) flu burung di Kemenko Kesra, Soetedjo Yuwono. Meski begitu, KPK dipastikan tak akan berhenti mengusut penerimaan itu.

Pemerintah mesti mencegah terjadinya eksploitasi terus-menerus terhadap anak-anak di jalanan yang kecenderungannya meningkat pada bulan suci Ramadhan. Masyarakat harus berhati-hati dalam memberikan sumbangan.

Komisi VIII DPR RI tidak akan mencampuri keputusan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menentukan tambahan maskapai penerbangan yang akan melayani jemaah haji tahun 1432 H/2011 M. DPR menyerahkan pada Kemenag, yang penting, pelayanan maskapai untuk jamaah haji bagus.

Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah menyepakati komponen-komponen BPIH yang akan dibiayai menggunakan hasil optimalisasi setoran awal jemaah haji (indirect cost) BPIH Tahun 1432H/2011M. Biaya itu antara lain asuransi dan cadangan rumah sebanyak 1 persen.

Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI melanjutkan pembahasan indirect cost BPIH tahun 1432 H/2011 M dengan Panja Pemerintah. Rapat yang dilakukan secara tertutup ini dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding.