Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menonaktifkan sementara Bambang W Soeharto dari jabatannya sebagai Dewan Penasihat Hanura menyusul dicegahnya Bambang ke luar negeri oleh KPK. Posisi Bambang diambil alih Wiranto.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menonaktifkan sementara Bambang W Soeharto dari jabatannya sebagai Dewan Penasihat Hanura. Menurut Wiranto, kasus PT Pantai Aan yang membuat Bambang dicegah KPK ke luar negeri tidak terkait Hanura.

Lusita Ani Razak telah ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap Kajari Praya, Lombok Tengah. Lusita hari ini menjalani pemeriksaan pertama usai resmi menjadi tahanan KPK. 

KPK terus menelusuri kemungkinan banyaknya kerjasama ilegal antara penegak hukum dan pengusaha di Nusa Tenggara Barat.

Jamwas Kejagung Mahfud Manan akan ke Praya, NTB untuk memeriksa keterlibatan jaksa lain dalam dugaan kasus suap pemalsuan sertifikat tanah yang membelit Kajari Praya (nonaktif) Subri.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, NTB Subri ditangkap KPK. Diduga dia menerima suap dari pengusaha terkait kasus lahan. Diduga Subri melakukan pemidanaan seseorang atas pesanan pengusaha. 

Jaksa Agung Basrief Arief sudah memberi instruksi ke Jamwas Mahfud Manan untuk memproses Jaksa Subri. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subri itu akan segera diberhentikan. 

Presiden SBY sudah mengetahui keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggelar operasi tangkap tangan Kajari Praya Lombok Tengah nonaktif, M Subri. SBY mendukung langkah KPK dalam memberantas aksi korupsi.

Kajari Praya Subri tertangkap tangan KPK menerima suap dari seorang pengusaha bernama Lusita terkait pengurusan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Praya, NTB. Jaksa lain yang terlibat juga akan diberi sanksi.

Lagi-lagi penegak hukum kedapatan tengah menerima suap dari pengusaha. Yang terakhir adalah Kajari Praya, NTB bernama Subri. Agar kejadian serupa tidak terulang, KPK meminta proses seleksi penegak hukum agar dilakukan lebih transparan.