KPU DKI sebagai pihak teradu telah memberikan keterangan‎nya pada sidang DKPP. Usai mendengarkan keterangan KPU DKI soal coblos ulang dan pembukaan kotak suara, Tim Prabowo-Hatta menilai keterangan KPU DKI justru menunjukkan ketidakprofesionalan dalam bekerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban atas semua tuduhan yang ditujukannya dari pihak Pengadu. Dari penjelasan yang dipaparkannya, KPU membantah semua aduan terkait pelanggaran etik yang masuk ke DKPP.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique sempat menegur anggota KPU Surabaya, Rofian Arifin dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik. Pasalnya, Rofian dalam keterangannya tidak menjawab aduan pihak Pengadu secara lugas melainkan membaca.

Ketua Bawaslu Pusat Muhammad menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di DKI Jakarta sudah sesuai rekomendasi Bawaslu DKI dan atas persetujuan Bawaslu Pusat. Coblosan ulang yang hanya di 13 TPS ini dilakukan karena faktor keterbatasan waktu.

Pembukaan kotak suara di lima wilayah kota DKI Jakarta pada 23 Juli lalu dipermasalahkan oleh Tim Prabowo-Hatta. Dalam sidang DKPP, KPU DKI selaku teradu menjelaskan bahwa langkah pembukaan kotak suara itu sudah sesuai rekomendasi Bawaslu DKI.

Ketua DKPP Jimly Asshiddique sempat melempar canda sebelum menutup sidang. Ia menyarankan Ketua KPU Husni Kamil Manik bergantian menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak ada kecemburuan.

KPU DKI sebagai pihak teradu memberikan keterangan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan hanya di 13 TPS. Padahal‎ ada 5.841 TPS yang dituntut pihak Tim Prabowo-Hatta (pihak pengadu) untuk dilakukan PSU.

Bawaslu RI diadukan oleh salah satu perwakilan dari Tim Kampanye Jokowi-JK, Sigop M Tambunan ke DKPP. Dugaannya, Bawaslu dianggap lalai dengan mencantumkan Ketua Umum HKTI pada capres Prabowo Subianto.

KPU dan Bawaslu memberikan jawaban atas aduan pihak Pengadu ke DKPP. Kedua penyelenggara pemilu itu memberikan keterangan terkait surat izin cuti Jokowi dari Gubernur dan surat izin pencalonan diri sebagai capres ke Presiden.

Sidang ketiga DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pilpres resmi dibuka pukul 10.03 WIB. Dalam sambutan pembuka, Ketua DKPP Jimly Asshiddique menyampaikan duka yang mendalam untuk Guru Besar Hukum Tata Negara UI Prof Harun Alrasyid.