Sejumlah perwira Polri disebut-sebut terlibat kasus markus pajak Rp 28 miliar. DPR berharap Polri dapat menyelesaikan dan menindaklanjuti permasalahan hukum di internalnya.

Setelah diperiksa Propam terkait kasus markus, Kapolri mencopot Brigjen Pol Edmon Ilyas dari jabatan Kapolda Lampung, sementara Brigjen Pol Raja Erizman belum dinonaktifkan sebagai Direktur II Mabes Polri. Kenapa ada perbedaan?

Kasus penyidikan terhadap Gayus Tambunan yang kemudian berkembang menjadi istilah 'Markus Pajak Rp 28 miliar' dijadikan pembelajaran bagi Polri. Kapolri pun menyerukan, "Ayo kita keroyok Reserse!"

Mabes Polri belum menonaktifkan Brigjen Pol Raja Erizman terkait kasus Gayus Tambunan. Mengapa? Polri beralasan pemeriksaan terhadap Raja belum sampai mengganggu tugasnya.

Tim Propam Mabes Polri terus melakukan pemeriksaan intensif bagi Brigjen Pol Raja Erizman dan Edmon Ilyas. Mereka sedang didalami keterlibatannya dalam pertemuan rekayasa kasus pajak Gayus Tambunan di 2 hotel di Jakarta.

Tindakan Polri yang memeriksa penyidik lebih dulu dalam dugaan kasus mafia pajak, dinilai tak masuk akal. Polri seharusnya memeriksa para jenderal lebih dulu, sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Tak biasanya, wajah Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang nampak sayup-sayup. Suara yang keluar dari mulutnya pun begitu pelan dan terlihat berhati-hati.

Komjen Pol Susno Duadji sebelum dicopot sebagai Kabareskrim pada 24 November 2009, melihat ada kejanggalan dalam kasus pajak Gayus Tambunan. Susno memutuskan bertemu dengan Andi Kosasih seminggu sebelum lengser.

Susno Duadji membantah tudingan eks Dir Eksus Polri Brigjen Pol Edmond Ilyas soal kasus Gayus Tambunan. Susno mengaku tidak pernah menerima laporan kasus itu.

Polri memastikan Direktur Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Pol Raja Erizman tidak dilibatkan dalam pemeriksaan atas Andi Kosasih. Sepenuhnya penanganan kasus ini dipegang tim independen.