Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya sistem bagi-bagi duit hasil pungutan liar (pungli) aparat Bea Cukai

Menteri BUMN Dahlan Iskan menanggapi enteng soal anggapan Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Effendi Simbolon bahwa Dahlan ketakutan.

Di dalam rapat kabinet, Presiden SBY menegur menteri yang abai terhadap tugas pokoknya karena punya 'kegiatan' baru. Kepada siapakah teguran itu ditujukan? 

Adanya perbedaan keterangan atas pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam laporan Dahlan Iskan, tampaknya membuat BK DPR pusing. BK DPR akan mengkonfrontir keterangan semuanya, karena BK tak ingin dibolak-balik dengan perbedaan keterangan itu.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mendorong anggota DPR dan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyelesaikan masalah dugaan pemerasaan BUMN melalui jalur hukum. Dengan demikian, kasus bisa jelas dan segera tuntas.

Badan Kehormatan (BK) DPR belakangan dibuat sibuk oleh pemeriksaan anggota dewan yang dilaporkan atas dugaan pemerasan BUMN. Pimpinan DPR mendorong agar pemeriksaan terhadap anggota BK itu tidak pilih kasih.

"Saya kira apa yang saya dan direksi BUMN sampaikan kemarin sudah merupakan bukti yang kuat. Kalau yang seperti itu belum dianggap. Saya nggak tahu lah, pemberantasan korupsi ini harus bagaimana," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali mendatangi BK DPR. Kali ini untuk memenuhi panggilan BK agar dia memberi keterangan lebih jauh atas penjelasan 3 direksi BUMN yang diduga menjadi korban pemerasan oknum anggota DPR.

Seskab Dipo Alam melaporkan 3 kementerian ke KPK. Sejumlah anggota DPR juga ikut dilaporkan. Dipo membawa setumpuk dokumen soal dugaan kongkalikong anggaran. Kini, langkah KPK ditunggu untuk mengungkapnya.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Seskab Dipo Alam yang melaporkan 3 kementerian ke KPK. Namun ada 'hutang' yang belum disampaikan Dipo.