Masa kampanye terbuka sudah selesai dan masuk dalam minggu tenang menjelang Pemilu 9 April 2009. Wapres JK pun meminta agar dalam masa tenang ini tidak ada pihak-pihak yang berupaya mengganggunya.

Tahapan Pemilu 2009 memasuki masa tenang pada hari ini, Senin (6/4/2009). Pelanggaran terhadap jadwal tahapan ini akan diancam dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara.

Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia mendesak agar Bawaslu melaporkan Ketua KPU karena mengajak melakukan tindak pidana pemilu. Tindakan pidana itu adalah membolehkan peserta pemilu dapat dana sumbangan tak terbatas.

Surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang dana kampanye membuat sumbangan dana kampanye tidak terkontrol karena batas sumbangan menjadi tidak berlaku. Donatur pun bisa 'membeli ' suara parpol.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menilai KPU telah melanggar UU. Penyebabnya KPU telah seenaknya mengubah jumlah maksimum sumbangan kepada parpol.

Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Surat Edaran KPU nomor 612/KPU/III/2009. Surat itu menyebutkan batasan jumlah sumbangan yang dapat diterima oleh parpol dari pihak lain berlaku per-transaksi dan bukan secara akumulatif.

Masalah DPT tidak saja berimbas terhadap pelaksanaan pemilu, tapi juga terhadap hasil pemilu. Potensi gugatan parpol terhadap hasil pemilu sangat tinggi.

Sejumlah pengurus parpol di Jateng cuek meski partainya dicoret KPUD sebagai peserta pemilu karena terbukti tidak menyetorkan rekening awal dana kampanye. Mereka tak berniat melakukan perlawanan.

KPUD Bali mencoret empat partai politik dalam perhelatan pemilu legislatif 9 April 2009 karena tidak menyetor rekening dana kampanye. Namun kelimanya hanya tercoret dari peserta pemilu di Kabupaten Bangli dan Gianyar.

Sebanyak 20 parpol di Jateng yang dicoret karena tak setor rekening awal dana kampanye, dimungkinkan melakukan gugatan hukum. Namun KPUD tak khawatirkan hal itu.