Aturan wajib label halal yang bakal diketok DPR dalam RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ditolak pengusaha. Ini bakal piicu pemalsuan label halal dan tak efektif.

Berkali-kali Kadin bersama beberapa asosiasi menolak keras Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) terkait kewajiban sertifikasi halal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol secara detil akan diatur dalam draft revisi RUU Jalan yang akan segera disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Draft RUU Jaminan Produk Halal akhirnya disetujui dalam rapat pleno Badan Legislatif DPR RI. Setelah beberapa hari sebelumnya juga telah tercetus pembentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

Setelah sekian lama berkutat dengan RUU JPH, akhirnya sidang Badan Legeslatif DPR RI mencapai suatu keputusan penting. Beberapa hari lalu, kelembagaan yang akan menangani produk jaminan halal di Indonesia pun mencapai titik terang.

Kebijakan APBN yang dikeluarkan Badan Anggaran DPR selama ini cenderung bermasalah dan rawan kolusi. Membubarkan lembaga ini bukan solusi.

DPR tengah menjalankan rencana besar road map pembenahan kinerja DPR. Termasuk diantaranya wacana pembubaran Badan Anggaran DPR, Badan Legislasi DPR, dan lainnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono mengungkapkan 13 alasan dari fraksi-fraksi agar pembahasan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan ditunda atau diendapkan. Banyak hal yang harus dipikirkan dari RUU ini.

Penyebab RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan menjadi kontroversi, salah satunya karena masyarakat tidak memahami dengan pasti judul RUU itu. Sehingga, ada kesan DPR sedang berencana mengatur produk tembakau dari hulu sampai hilir.

Pembahasan tentang pembagian daerah pemilihan (dapil) dalam perubahan UU 10/2008 tentang Pemilu sama pentingnya dengan pembahasan ambang batas keterwakilan parlemen (parliamentary threshold).